Komisi II: Kegagalan Serius Proses Kaderisasi Parpol

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah. Permasalahannya ada proses kaderisasi politik sebelum seseorang maju menjadi kepala daerah.

Anggota Komisi II DPR Indrajaya mencontohkan pernyataan Nadia Arafiq, Bupati Pekalongan yang mengaku tidak memahami aturan karena latar belakangnya sebagai artis sesaat setelah terjaring OTT KPK. "Pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan serius dalam proses kaderisasi politik," kritik Indrajaya dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Diketahui, KPK telah menggelar OTT ke sejumlah kepala daerah. Di bulan ini, sudah dua bupati terkena, yakni Bupati Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng) Fadia Arafiq yang merupakan kader Golkar dan Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, Fikri Thobari yang merupakan kader PAN.

Baca juga : Pemerintah Kendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah

Partai politik (parpol), lanjutnya, seharusnya menjadi sekolah kepemimpinan yang memastikan calon kepala daerah (cakada) memahami tata kelola pemerintahan, etika jabatan, dan hukum administrasi negara. Selain itu, OTT ini juga merupakan indikator serius kegagalan pembinaan kepemimpinan di tingkat daerah.

Penangkapan ini juga menunjukkan proses pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh dimensi moral yang paling mendasar. "Jadi perlu evaluasi terhadap program retreat kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo Subianto," desak Indrajaya.

Sebetulnya, kata Indrajaya, retreat memiliki tujuan yang baik sebagai forum konsolidasi nasional. Namun, maraknya kasus OTT menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas substansi pembinaannya. Karena itu, retreat kepala daerah perlu dievaluasi secara serius.

Baca juga : Tim KPK Nyaris Kehilangan Jejak

"Kita perlu menilai kembali apakah materi retreat benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik,” kata politikus PKB ini.

Untuk itu, Indrajaya menekankan penanaman nilai moral harus menjadi prioritas utama dalam pembinaan pejabat publik. Dengan itu, pendekatan kedisiplinan, latihan fisik, atau metode semi-militer boleh saja menjadi bagian dari pembinaan. "Tapi tantangan utama kepemimpinan di era pemerintahan digital justru terletak pada etika penggunaan kekuasaan," kata dia.

Indrajaya menambahkan, gelombang OTT yang terus terjadi menunjukkan problem integritas belum tersentuh pada akar budaya. Karena itu, pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup untuk membangun integritas pejabat publik.

Baca juga : Pemda Diminta Antisipasi Lonjakan Mudik Lebaran

Ia menjelaskan perbedaan konsep sosial antara guilt culture dan shame culture. Banyak negara Barat dipengaruhi oleh budaya rasa bersalah (guilt culture), sementara di Jepang berkembang kuat budaya malu (shame culture) yang menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.