Misbakhun Dorong Mitigasi Berlapis Cegah Inflasi Impor

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta otoritas fiskal dan moneter segera memperkuat langkah mitigasi menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Misbakhun, pelemahan Rupiah perlu diantisipasi secara serius agar tidak bertransmisi menjadi imported inflation yang dapat meningkatkan biaya produksi dan menekan daya beli masyarakat.

“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai, tekanan terhadap Rupiah saat ini dipengaruhi dinamika global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional.

Baca juga : Gelar Rakor Lintas Sektoral, Kapolri Siapkan Mitigasi Dampak Eskalasi Global

Namun, tekanan eksternal tersebut tidak boleh dibiarkan berdampak langsung pada sektor riil dan konsumsi masyarakat.

Karena itu, Misbakhun mendorong Bank Indonesia terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Menurutnya, langkah stabilisasi perlu dilakukan secara presisi agar mampu menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.

“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” katanya.

Baca juga : Jasa Raharja Perkuat Layanan Digital Samsat, Dorong Integrasi Data Nasional

Dari sisi fiskal, Misbakhun menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Ia meminta pemerintah memastikan devisa eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah tekanan global.

Selain itu, ia meminta Kementerian Keuangan menyiapkan skenario antisipasi dalam APBN, terutama untuk menjaga sektor industri padat karya dan stabilitas harga pangan.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal atau insentif tertentu bagi bahan baku industri yang masih bergantung pada impor.

Baca juga : Beberkan 4 Sektor Paling Rawan, Gibran Bongkar Praktik Gelap Ekspor Dan Impor

“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ingatnya.

Menutup pernyataannya, Misbakhun memastikan Komisi XI DPR akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar tekanan volatilitas global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.