Dipimpin Dasco, 10 Menteri Hadir

 Sebelumnya 
Program pemulihan dirancang berjalan selama tiga tahun, yakni periode 2026 hingga 2028. Satgas DPR dan pemerintah menyepakati kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp 100,166 triliun untuk periode tersebut. “Sudah mendapat dukungan dari Satgas DPR,” ujar Tito. 

Ia merinci kebutuhan anggaran sebesar Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028. Alokasi terbesar diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan total sekitar Rp 69 triliun selama tiga tahun. 

“Yang terbesar memang untuk infrastruktur,” jelas Tito. 

Baca juga : AS & Iran Sepakat Buka Selat Hormuz

Selain itu, pemerintah menyiapkan Rp 7,4 triliun untuk pembangunan hunian tetap (huntap) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah menargetkan pembangunan huntap bagi korban bencana rampung paling lambat 2027. 

“Jangan terlalu lama masyarakat berada di hunian sementara,” harap Tito. 

Ia menambahkan, pemerintah telah menyusun 11.512 program dan kegiatan dalam rencana induk percepatan rehab-rekon. Program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sungai, sekolah, hingga hunian tetap. 

Baca juga : Berjuta Munajat Terpanjat Di Padang Arafah

Dari ribuan program itu, pemerintah akan menerapkan skala prioritas dengan fokus utama pembangunan infrastruktur dasar pada 2026. Tito juga mengungkapkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memastikan kesiapan anggaran tahun depan. Selanjutnya, setiap kementerian dan lembaga diminta menyerahkan dokumen pendukung serta timeline pelaksanaan pada awal Juni 2026. 

Pada kesempatan sama, Menkeu Purbaya memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 60 triliun untuk penanganan pascabencana Sumatera. Namun, dana tersebut tidak seluruhnya digunakan pada tahun ini karena pelaksanaan pembangunan dilakukan bertahap. 

“Karena pembangunannya dibagi tiga,” jelas Purbaya. 

Baca juga : Badiul Hadi: Belum Penting, Ada Potensi Pemborosan

Ia menegaskan pemerintah tidak mengalami kendala dari sisi anggaran. Hambatan yang kerap muncul justru berasal dari kelengkapan dokumen pengajuan kementerian atau lembaga. 

Untuk mempercepat pencairan dana kebencanaan, Kementerian Keuangan kini menerapkan pola pemantauan harian terhadap setiap pengajuan. Jika terdapat kekurangan dokumen, Kemenkeu akan langsung membantu proses penyusunannya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.