Pemerintah Diminta Utamakan Revitalisasi Sarana Pendidikan

 Sebelumnya 
Kondisi itu, sambung Esti, berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan kepala sekolah maupun masyarakat. Pasalnya, sejumlah pihak sekolah mengaku sudah masuk dalam daftar usulan revitalisasi, tapi belum mengetahui kepastian waktu pelaksanaannya. Hal semacam ini harus segera diperbaiki Pemerintah agar tidak memicu kebingungan publik.

Komisi X DPR meminta Pemerintah segera melakukan sinkronisasi terhadap seluruh mekanisme pelaksanaan revitalisasi sekolah di daerah. Langkah terpadu ini bertujuan agar seluruh proses pembangunan dapat dipantau secara terbuka oleh publik. “Pemantauan itu mencakup tahap pengusulan, verifikasi, penetapan penerima manfaat, hingga pelaksanaan pembangunan,” terangnya.

Dia bilang, keterbukaan informasi publik merupakan unsur utama pengawasan dalam penggunaan dana dan anggaran negara. Lewat sistem pengerjaan yang lebih terintegrasi, pihak sekolah tidak hanya memperoleh kepastian mengenai usulannya. Selain itu, sekolah juga bisa mempersiapkan pelaksanaan program perbaikan sarana secara lebih baik dan matang.

Baca juga : Indonesia Siap Berdiri Di Atas Kaki Sendiri

Dia meminta Pemerintah segera menyempurnakan sistem pelaksanaan revitalisasi sekolah agar seluruh pemangku kepentingan memiliki akses informasi yang sama. Program harus berjalan akuntabel, tepat sasaran, serta menjawab kebutuhan daerah. “Sehingga kualitas sarana pendidikan bisa terus ditingkatkan secara merata di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Kemendikdasmen menyatakan program prioritas revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 menggunakan pola swakelola atau partisipasi penuh masyarakat. Langkah strategis ini diambil guna memangkas birokrasi serta menghemat anggaran. Skema baru itu juga menutup rapat celah praktik KKN yang rentan terjadi pada proyek kontraktual.

Widyaprada Ahli Utama Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen Khamim menjelaskan, mekanisme swakelola merupakan wujud instruksi Presiden Prabowo Subianto. Program prioritas ini menargetkan percepatan perbaikan infrastruktur sekolah secara masif tanpa hambatan birokrasi. Nantinya, dana bantuan akan dikirimkan langsung ke rekening sekolah penerima manfaat.

Baca juga : Kemensos-Jarnas Rapatkan Barisan Lawan Mafia TPPO

Melalui skema terbaru ini, dana bantuan Pemerintah senilai belasan triliun rupiah disalurkan langsung ke rekening sekolah dalam dua tahapan. Pengerjaan perbaikan tidak lagi diserahkan kepada kontraktor. “Proyek dikelola mandiri oleh panitia pembangunan sekolah yang melibatkan komite, wali murid, dan warga setempat,” jelasnya.

Penerapan sistem swakelola ini dipastikan tidak membebani para guru sehingga mereka tetap dapat fokus mengajar. Mekanisme ini juga efektif menutup peluang kebocoran dana karena tidak perlu membayar biaya kontraktor. Pendekatan itu menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja di pedesaan.

Program ini tidak sekadar menyulap sarana belajar jadi layak. Kegiatan fisik konstruksi bernilai Rp 13,5 triliun ini juga diyakini menghadirkan efek ganda bagi ekonomi rakyat. “Kemendikdasmen memproyeksikan program padat karya itu mampu mendorong perputaran roda ekonomi secara signifikan di berbagai wilayah Indonesia,” pungkasnya. PYB

Baca juga : Sinergi Lintas Elemen, 5 Tokoh Parpol Manggung Di Kongres Umat Islam Indonesia

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Selasa, 28 Juli 2026 dengan judul "DPR Sebut Masih Banyak Sekolah Rusak Pemerintah Diminta Utamakan Revitalisasi Sarana Pendidikan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.