Sinergi Lintas Elemen, 5 Tokoh Parpol Manggung Di Kongres Umat Islam Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII menjadi panggung bagi lima tokoh partai politik (parpol) untuk memaparkan gagasan pembangunan umat, sekaligus memperkuat komitmen menjaga persatuan bangsa. Semua sepakat bahwa kolaborasi antara Pemerintah, ulama, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berdaya saing.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, KUII VIII merupakan forum strategis untuk memperkuat persatuan umat Islam di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga stabilitas ekonomi nasional. 

"Yang paling penting adalah menjaga persatuan agar tantangan yang dihadapi bangsa dapat diatasi bersama. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada justru merusak kohesi sosial kita," kata Ace dalam KUII VIII, Ahad (26/7/2026). 

Menurut Ace, momentum kongres harus dimanfaatkan untuk memperkuat patriotisme dan kekompakan umat Islam dalam mendukung program Pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Baca juga : Mulyadi Bertekad Kembalikan Kejayaan Partai Di Pemilu 2029

"Kualitas SDM menjadi penentu kemajuan bangsa. Karena itu, ulama, kiyai, lembaga pendidikan Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta organisasi kemasyarakatan Islam memiliki peran strategis dalam mencetak generasi unggul," kata. 

Ace juga mendorong penguatan ekonomi syariah sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat industri halal dunia melalui pengembangan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, dan industri halal. 

"Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi industri halal harus menjadi salah satu keunggulan bangsa yang terus dikembangkan sehingga Indonesia dapat menjadi pusat halal dunia," katanya. 

Menanggapi rekomendasi KUII VIII yang menolak LGBT, narkoba, dan korupsi, Ace menegaskan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Menurutnya, langkah tersebut harus dibarengi pembangunan budaya antikorupsi, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta penerapan sistem meritokrasi guna mencegah praktik jual beli jabatan. 

Baca juga : Dari Anjungan Tua Attaka, Jaga Migas Tetap Menyala

"Semua persoalan tersebut sebagai ancaman serius bagi masa depan bangsa," ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini. 

Ace menjelaskan, sekitar tiga persen penduduk Indonesia pernah teridentifikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun bagian dari jaringan peredaran. Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas agar Indonesia tidak menjadi pasar narkoba negara lain. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyoroti tantangan ekonomi nasional yang ditandai meningkatnya ketimpangan, tingginya konsentrasi aset, sempitnya ruang fiskal akibat beban utang, hingga ancaman krisis lingkungan. 

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut model pembangunan yang berpijak pada prinsip keadilan ekonomi syariah. PKS menawarkan lima prinsip pembangunan. Yakni, keadilan distribusi, keadilan antargenerasi, pembangunan manusia, pemerataan wilayah, dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Baca juga : Pemprov Tolong Kebut Perbaikan Jalan Rusak

Selain itu, PKS mendorong optimalisasi zakat, wakaf, dana haji, serta industri halal sebagai sumber pembiayaan alternatif pembangunan nasional. "Itu menjadi komitmen kami untuk terus diperjuangkan bersama Presiden Prabowo," ujar Kholid. 

Politikus Partai NasDem Masrur Makmur Latanro mengangkat pentingnya membangun peradaban melalui penguatan tiga pilar utama. Yakni, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Menurutnya, tantangan bangsa saat ini bukan hanya kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga belum menyatunya berbagai gerakan umat dalam satu kekuatan kolektif. 

"Karena itu, NasDem mendorong penyamaan visi dan paradigma sebagai fondasi membangun peradaban," ujarnya. 

Masrur juga menilai, Indonesia perlu memperbanyak jumlah wirausahawan melalui sistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha agar mampu melahirkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.