Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Belajar dari Negara Lain, tetapi Bangun Model Indonesia
Ibas Yudhoyono juga mendorong Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara lain dalam membangun kerangka hukum perubahan iklim. Inggris, misalnya, memiliki Climate Change Act dengan target jangka panjang, carbon budget, serta mekanisme nasihat dan pengawasan independen.
Selandia Baru menghubungkan target emisi dengan emissions budget, rencana penurunan emisi, penilaian risiko iklim dan rencana adaptasi.
Baca juga : Emil Tetapkan Target 1 Dapil 1 Kursi Dewan
Sementara Jerman memiliki kerangka hukum untuk pengurangan emisi secara bertahap menuju netralitas iklim. Namun, ia mengingatkan agar Indonesia tidak sekadar menyalin kebijakan negara lain.
“Kita negara kepulauan. Kita punya hutan dan laut yang luas. Kita punya petani dan nelayan. Kita punya bonus demografi. Kita punya ekonomi yang sedang tumbuh. Dan kita masih membutuhkan energi yang terjangkau,” katanya.
Karena itu, menurut Anggota Dapil Jawa Timur VII dari Fraksi Partai Demokrat tersebut, Indonesia perlu membangun kerangka kebijakan yang sesuai dengan karakter dan kepentingan nasional. “Kita belajar dari dunia, tetapi membangun model Indonesia. Ala Indonesia,” tegasnya.
Baca juga : Ibas: BKMT Punya Banyak Pintu Di Parlemen
Enam Hal yang Harus Dijawab RUU Perubahan Iklim
Dalam pandangan EBY, sedikitnya ada enam hal yang harus dijawab secara jelas dalam RUU Perubahan Iklim. Pertama, target. Apa target Indonesia dan bagaimana memastikan target tersebut dapat diukur, dilaksanakan, serta dievaluasi secara berkala.
Kedua, kelembagaan. Siapa yang memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perubahan iklim. Ketiga, adaptasi. Bagaimana mempersiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana serta perubahan kondisi lingkungan.
Baca juga : Ibas: Muktamar Ke-35, NU Terus Perkuat Persatuan Dan Pengabdian
Keempat, pembiayaan. Bagaimana memastikan setiap target dan kebijakan memiliki dukungan anggaran yang nyata “Target tanpa pembiayaan adalah harapan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bisa diimplementasikan dengan penguatan anggaran yang sesuai,” tegas Ibas.
Kelima, transisi yang adil. Bagaimana memastikan perubahan menuju ekonomi hijau tidak mengorbankan pekerja, petani, nelayan, UMKM maupun masyarakat di daerah tertentu.
Keenam, data dan akuntabilitas. Publik harus dapat mengetahui apa targetnya, siapa yang bertanggung jawab, berapa anggarannya, apa hasilnya, dan siapa yang harus menjelaskan apabila target tersebut tidak tercapai.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
