Syarief Hasan: Batalkan Pelatihan Online Kartu Pra Kerja

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Kartu Pra Kerja dengan anggaran Rp 5.6 Trillin resmi dirilis pemerintah pada 20 Maret 2020 yang lalu sebagai bagian dari jaring pengaman sosial menghadapi Pandemi Covid-19.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan, pandemi kali ini bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat tetapi juga mengganggu perekonomian masyarakat. 

"Banyak pekerja yang di PHK. Banyak buruh harian yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga permasalahan ekonomi membutuhkan solusi berupa bantalan pengaman sosial seperti Kartu Pra kerja," ungkap Syarief Hasan dalam keterangannya Rabu (13/5).

Baca juga : Tingkatkan Bisnis Property, BTN Adakan Pelatihan Online 1.673 Santri

Sayangnya, program ini menjadi bermasalah. Karena ada pelatihan online sebagai bagian dari Kartu Pra Kerja.

Ditegaskan Syarief, pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Bahkan sangat berpotensi terjadinya perampokan uang negara.

"Fokus utama masyarakat hari ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan adanya himbauan Work From Home dan bahkan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia, menjadikan mereka kesulitan memenuhi kebutuhannya," tandasnya. 

Baca juga : Kalbar Gerak Cepat Lakukan Gerakan Antisipasi Kemarau

Sehingga, lanjut Syatief, hal yang mestinya dilakukan pemerintah adalah memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi. Yakni lewat Kartu Prakerja. Namun program ini jangan menyulitkan masyarakat dengan tambahan kewajiban pelatihan online. Apalagi pelatihan online yang dilakukan pemerintah lewat Kartu Prakerja tersebut berbayar.

Padahal, Syarief menilai, muatan materi-materinya yang disampaikan dalam pelatihan online dapat diakses secara gratis di internet, baik via youtube maupun platform online lainnya.

"Sekali lagi secara Gratis alias cuma-cuma. Sehingga sangat jelas bahwa pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun substansi materi, ditambah pemborosan dari sisi anggaran," ungkapnya.

Baca juga : Segera Terbitkan Aturan Pelaksanaan Perppu Corona

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Wakil Ketua MPR ini memberikan dukungan penuh kepada Fraksi-Fraksi di DPR yang juga menyuarakan kepada pemerintah agar program pelatihan online sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya.

"Agar kekhawatiran masyarakat bahwa rakyat tidak mati karena Corona tapi mati karena kelaparan, tidak menjadi kenyataan," pungkas Syarief. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.