Dukung Kartu Pra-Kerja, Nasdem Hanya Minta Pelatihan Daring Dievakuasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Nasdem ikut bersuara mengenai polemik Kartu Pra-Kerja yang tengah terjadi. Nasdem menegaskan, program Kartu Pra-Kerja merupakan janji politik Jokowi. Atas hal itu, Nasdem memandang program Kartu Pra-Kerja harus didukung, termasuk dalam rangka mitigasi dampak wabah Covid-19. Keberadaannya telah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap terjaminnya hak hidup warganya di masa pandemi.

"Namun demikian, dalam hal pelaksanaannya, DPP Partai Nasdem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedia layanan (provider). Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan (moral hazard)," kata Waketum Nasdem Ahmad Ali, dalam keterangannya, Jumat (1/5).

Baca juga : Kemendagri Minta Dana Pencegahan Stunting Jangan Direalokasi

Oleh karena itu, kata Ali, Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan. "Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK," tambahnya.

Menurut Ali, penghentian itu akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Pra-Kerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat. "Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semibansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona," katanya.

Baca juga : Pelni Siap Pasok Daging Sapi Ke Jakarta

Dia menambahkan, Nasdem menginginkan agar program Kartu Pra-Kerja lebih terarah dan tepat sasaran. Dalam pelaksanannya, program Kartu Pra-Kerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan. 

"Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujarnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.