Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Angka KDRT Meningkat Selama Pandemi, MPR Minta Pemerintah Lindungi Korban

Jumat, 15 Mei 2020 14:19 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Foto: Instagram)
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Foto: Instagram)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat prihatin melihat fenomena meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di tengah wabah Covid-19 yang melanda Tanah Air.

Dia meminta pemerintah segera memberikan perlindungan kepada para korban. "Angka KDRT yang tinggi di masa pandemi Covid-19 ini, memang harus segera kita atasi bersama-sama dengan pemerintah," kata Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie, dalam diskusi online yang digelar kelompok diskusi Denpasar 12 bersama DPP NasDem bertema Kerentanan Kasus KDRT, di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (14/5).

Diskusi ini melibatkan hampir 60 peserta. Mereka yang hadir sebagai narasumber antara lain  Siti Aminah Tardi (Komisioner Komnas Perempuan), Mike Verawati Tangka (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia), Iit Rahmatin (LBH APIK) dan Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan). 

Diskusi mengungkap, di awal pembentukan Satgas Penanganan Covid-19, pemerintah mengakui sempat tidak melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA).

Moeldoko membenarkan dalam Keppres Pembentukan Satgas Penanggulangan Covid-19 memang awalnya tidak melibatkan KPPA.

Baca juga : Soal Karantina Semua Pemain, Dokter Lazio : Ini Konyol

Setelah upaya penanggulangan berjalan, KPPA baru dilibatkan untuk membantu mengatasi sejumlah masalah yang menimpa perempuan dan anak di masa wabah Covid-19 ini.

Untuk mengatasi dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara fisik dan psikologis, Moeldoko menyampaikan, pihaknya juga sudah membuat hotline 119 ext 8 layanan SEJIWA.

Tetapi, menurut Moeldoko, program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala antara lain membutuhkan lebih banyak psikolog.

Masih ada kendala korban untuk keluar rumah karena ada kebijakan social distancing. Rumah yang aman pun, jumlahnya  masih terbatas.

"Saat ini, pemerintah membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh masyarakat dalam mengatasi dampak wabah Covid-19, terutama yang menimpa perempuan dan anak," ujarnya.

Baca juga : Ngejek Pemimpin Hong Kong, Pendemo Anti Pemerintah Kumpul-kumpul Di Mall

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati Tangka menyoroti bantuan dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, bantuan saat ini terlalu netral gender. Padahal korban wabah Covid-19 ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, dan menghadapi kendala yang berbeda.

"Karena bantuannya bersifat umum, korban perempuan dan anak dalam kasus KDRT di masa wabah Covid-19 ini, sering kali tidak terpenuhi kebutuhannya,"ujarnya.

Sementara iru, Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi mengungkapkan dalam 12 tahun terakhir terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang siginifikan. Tahun lalu, tercatat 431.471 kasus.

"Setiap tahun, kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan. Hal itu menunjukkan tidak adanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan. Bahkan, mungkin saja telah terjadi pembiaran," ungkap Siti Aminah.

Baca juga : Harga Bawang Merah Dan Gula Pasir Tinggi, Jokowi Perintahkan Cek Lapangan

Berdasarkan data SIMFONI PPA yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 2 Maret-25 April 2020, tercatat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa. Dengan total korban 277 orang, serta 368 kasus kekerasan yang dialami anak, dengan korban 407 anak.

Menurut Siti Aminah, akar masalah KDRT adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. "Laki-laki umumnya memiliki power dan kontrol terhadap anggota keluarga".

Hadir sebagai peserta diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat yang memberi perspektif lain dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam tatanan masyarakat patriaki, jelas Saur, perlu juga dilakukan moderasi terhadap sistem sosial patriaki, selain dilakukan pemberdayaan terhadap perempuan.

"Selama sistem sosial patriaki masih tetap dipegang, potensi terjadi  kekerasan terhadap perempuan tetap tinggi," ujarnya. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.