Muhadjir Minta Data Penerima Bansos Di Jakarta Diperbaiki

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengakui penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di DKI Jakarta belum 100 persen tepat sasaran. Sebab, masih ada terjadi tumpang tindih data sehingga masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan.

"Mohon betul-betul diperhatikan data penerima bansos presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," kata Muhadjir saat Rapat Tingkat Menteri bersama jajaran dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, pada Senin (4/5).

Muhadjir mengatakan, setelah di DKI Jakarta, pemerintah akan menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) untuk 600.000 KPM. Karena itu, dia kembali meminta pihak Kemensos dan Pemprov DKI untuk memastikan data penyaluran bansos presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.

Baca juga : Pelni Siap Pasok Daging Sapi Ke Jakarta

"Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," paparnya.

Mantan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menjelaskan, penyaluran bansos presiden di Bodetabek akan menggunakan sistem yang sama dengan DKI Jakarta. Yaitu menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati/Walikota.

"Jadi pihak Kemensos dan kepala daerah terkait harus benar-benar melakukan sinkronisasi data agar tak kembali terjadi tumpang tindih data penerima bansos lain," jelasnya.

Baca juga : Sudah Pas Keputusan Menunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selain itu, RTM tersebut juga dibahas tentang program Padat Karya Tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bertujuan mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19. Menko PMK pun meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai salah satu kementerian yang melaksanakan program padat karya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Jadi nanti setelah ini kira-kira bisa dibreakdown dengan masing-masing provinsi untuk hal yang lebih teknis. Bisa pula disinkronkan antara program di pemprov," ujarnya.

Terkait penguatan sinkronisasi data agar kedepan tak ada lagi tumpang tindih penerima bansos di DKI Jakarta, Mensos Juliari Batubara meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera membenahi data usulan baru agar tak terjadi tumpang tindih data untuk tahapan selanjutnya.

Baca juga : Agar BLT Tepat Sasaran, Pemerintah Disarankan Minta Bantuan RT/RW Data Warga Miskin

Sedangkan untuk penyaluran bansos di Jawa Barat dan Banten, Juliari meminta gubernur kedua daerah tersebut untuk segera menyerahkan data usulan penerima bansos. Kedua kepala daerah tersebut menyanggupi dan akan segera menyerahkan data usulan. [DNU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.