Cak Imin Ingatkan Perlunya Inovasi Dan Terobosan Baru

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan anggaran penanganan Covid-19 benar-benar untuk kemakmuran rakyat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, kemarin. 

“Pemerintah daerah juga harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran Covid-19,” ujar Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar. 

Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR ini menegaskan, anggaran penanganan corona harus diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. 

Baca juga : Pengamat Khawatir Bansos Covid-19 Dimanfaatkan Petahana Di Pilkada

“Program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak. Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya,” sarannya. 

Cak Imin menegaskan, duit untuk corona ini tidak sedikit. Pemerintah, telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.739,2 triliun pada tahun 2020. Ini, tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. 

Selain itu, ada tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran itu untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun; perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun; pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun; insentif dunia usaha sebesar Rp 123,46 triliun; dan UMKM Rp 123,46 triliun. Sektor kementerian/lembaga dan pendapatan sebesar Rp 106,11 triliun. 

“Total belanja mencapai Rp 2.739 triliun sampai akhir tahun 2020,” sebut Cak Imin. 

Baca juga : Covid-19 Akhirnya Tembus Ke Korut

Dia berharap, anggaran tersebut dapat dibelanjakan dengan baik sebagai upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pasalnya, dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19 persen atau Rp136 triliun. 

Menilik kecilnya resapan, Cak Imin menyarankan sejumlah langkah kepada pemerintah. Pertama, program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan angka orang yang terpapar Covid-19, serta menghindari munculnya klaster baru. 

“Apalagi, sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan jumlah orang yang positif terkena virus corona yang telah mencapai lebih dari 106.000 orang,” katanya. 

Pun soal akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional harus diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian serta pendampingan industri kreatif dan UMKM. 

Baca juga : Pemkot Bandung Ingatkan Pengusaha Cafe Dan Restoran Soal Jam Operasional

Pemerintah juga harus melakukan konsolidasi data karena penanganan Covid-19 membutuhkan kelengkapan data supaya pogram penanganan dapat tepat sasaran dan tepat pembelanjaan. 

“Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR dan program pemulihan ekonomi nasional secara umum. Perbedaan jumlah/data penerima bantuan di masing-masing kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus segera disinkronkan,” jelasnya. 

Selain itu, harus dibuatkan mekanisme penyerapan anggaran yang flesibel dan menghindari kerumitan birokratis. 

“Perlu inovasi, membuat terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran. Harus optimalisasi teknologi informasi serta digitalisasi layanan,” tutupnya. [BSH]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.