Biar Lebih Nendang, Perluas Penerima Banpres Produktif

RM.id  Rakyat Merdeka - Bantuan Presiden (Banpres) Produktif kudu diperluas agar bisa lebih berdampak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM yang kini tengah merana karena Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengingatkan, saat ini ada sekitar 64 juta pelaku UMKM yang perlu dibantu sehingga daya konsumsi dan domain masyarakat bisa terangkat di tengah ekonomi yang minus 5,4 persen.

“Mengenai bansos produktif itu, intinya pertama, jumlahnya terlalu sedikit. Hanya 1 juta (pelaku UMKM) kali Rp 2,4 juta, anggarannya hanya Rp 22 triliun. tapi UMKM ini pelakunya 64 juta. Kalau hanya 1 juta ya hanya buang ke laut saja. Menggarami air laut. Karena itu pemerintah harus menambah alokasi itu,” tegas Darmadi di Jakarta, kemarin.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Koperasi dan UMKM meluncurkan Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro, yakni bantuan dana hibah, bukan pinjaman kepada pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 juta per bulan. Untuk tahap pertama ini, baru dicairkan kepada 1 juta pelaku UMKM dari target 12 juta pelaku UMKM.

Baca juga : Petani Sawit Butuh Tanaman Sela untuk Bertahan di Tengah Pandemi

Yang kedua, lanjut politisi PDIP ini, syarat bagi pelaku UMKM mendapatkan dana Banpres Produktif ini harus mudah. Jangan dipersulit. Darmadi tidak setuju jika Bantuan Presiden sebesar Rp 2,4 juta ini dikecualikan bagi pelaku UMKM yang sudah mendapatkan akses ke perbankan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Orang yang sudah akses ke Perbankan kayak KUR ya nggak apaapa dikasih supaya usahanya tambah maju. Yang KUR kan sudah lewat verifikasi bank, ya dikasih saja, masa dilarang. Supaya usaha tambah maju. Kan kita mau memperbanyak pemberdayaan UMKM,” tegas Darmadi.

Darmadi mengatakan, pandemi ini membuat banyak pelaku UMKM merana. Di satu sisi, pergerakan ekonomi saat ini mulai membaik. Sayangnya, banyak juga yang sudah menerima bantuan modal per bankan dan KUR tetap kesulitan bangkit karena ketiadaaan modal. Apalagi, banyak pelaku UMKM penerima KUR mengalami kredit macet karena situasi ekonomi yang tidak mengun tungkan ini.

“Nah ini yang harus dipermudah. Mestinya pelaku KUR juga bisa mendapatkan ini. Artinya zaman sekarang ini ya sudahlah asal dia pelaku UMKM dikasih saja. tidak usah pakai syarat macammacam,” jelasnya.

Baca juga : PAN Siap Akomodasi Masukan Buruh Di RUU Cipta Kerja

Darmadi sendiri mendorong agar Banpres Produktif untuk usaha mikro ini dijalankan seluasluasnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai ajang unjuk kemampuan bagi kementerian yang dipimpin teten Masduki ini untuk mengelola anggaran sangar besar ini.

“Selama ini kan anggarannya (Kementerian Koperasi dan UKM) kecil sekali. nah dengan tambahan anggaran ini kan menjadi besar, jadi sekaligus kita tes kredibilitas dan kemampuan Kementerian Koperasi dan UKM, bisa nggak diberi tanggung jawab besar,” jelasnya.

Dengan demikian, kata Darmadi, DPR kelak tidak masalah menyetujui setiap penam bahan anggaran yang diminta kementerian ini. “Kalau bisa ke depan nanti begitu ada upaya menaikkan anggaran buat Kementerian Koperasi dan UKM sudah lebih enak karena sudah provent, sudah terbukti gitu loh,” terangnya.

Dan yang paling penting, kata Darmadi, setelah penyaluran Banpres Produktif ini, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki data yang valid jumlah pelaku UKM di dalam negeri. Selama ini, kata dia, pemerintah kesulitan melacak para pelaku UKM karena tidak ada data yang real masyarakat Indonesia yang menekuni UKM.

Baca juga : Puan Ngarep Anggota DPR Sediakan Akses Wifi Untuk Masyarakat

Terakhir, dia meminta penyaluran banpres tahap dua dari total 12 juta pelaku UMKM yang menerima bantuan presiden ini segera juga dicairkan. Dia tidak ingin hanya karena keter lambatan penyaluran Banpres, program yang baik ini tidak berdampak bagi perekonomian masyarakat.

“Sekarangkan 64 juta kalau tahap berikutnya segera dicairkan ke 10 juta, berarti tambahannya sekitar Rp 100 triliun ke masyarakat. Jadi biar lebih nendang, lebih terasa. Ini kan tidak nendang, tanggung (karena baru 1 juta pelaku UMKM). Jadi sekaligus untuk pemberdayaan Kementerian Koperasi dan UKM yang selama ini mati suri terutama koperasinya.” pungkasnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.