Usulan Kader Gerindra: Supaya PEN Terserap Maksimal, Jadikan Pemda Lokomotif Utama

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah sudah mengalokasikan dana besar untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Jumlahnya mencapai Rp 695 triliun. Namun, program ini mengalami permasalahan yang berulang, yakni penyerapan masih rendah. Sampai 19 Agustus 2020, penyerapannya barus Rp 174,79 triliun alias sekitar 25,1 persen. 

Agar penyerapan semakin cepat, Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mendorong Menkeu Sri Mulyani untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN pada Sidang Kabinet. Yaitu, dari yang selama ini menjadikan kementerian/lembaga dan BUMN sebagai lokomotif utama, diubah menjadi Pemda yang sebagai lokomotif utama. 

Baca juga : HUT 75 Harus Memotivasi DPR Tingkatkan Kinerja

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengaku sudah menyampaikan usulan ini dalam rapat antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketui Sri Mulyani, di DPR, Jumat (28/8). Dia yakin, dengan diubah ke Pemda, penyerapan PEN akan lebih maksimal. Makanya, dia berharap Sri Mulyani berani menyampaikan usulan itu dalam Sidang Kabinet bersama Presiden Jokowi.

“Menkeu telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020. Tapi, menjadi sia-sia jika serapan anggaran tidak optimal. Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa penetrasi  perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli,” ucap anggota Dewan asal Jakarta Barat ini, dalam keterangannya, Minggu (30/8).

Baca juga : Subsidi Pulsa Harus Tepat Sasaran Agar Tingkatkan SDM Unggul

Dia melihat, selama ini Pemda punya kemauan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. “Problem Pemda tidak punya dana. Dengan refocusing dan realokasi, saya kira Menkeu perlu mempertimbangkan hal tersebut,” ucap Kamrussamad.

Untuk penyaluran dana PEN melalui perbankan, dia meminta minta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyajikan dana penerima modal kerja baru. Hal itu penting agar diketahui berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru. “Sebab, semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama, maka harus kita evaluasi,” ucapnya.

Baca juga : Biar Lebih Nendang, Perluas Penerima Banpres Produktif

Penyerapan anggaran di sektor kesehatan juga masih minim. Saat ini, baru sekitar 13,98 persen. Agar penyerapan maksimal, Kamrussamad mengusulkan agar dilakukan perubahan skema. “Yaitu memberikan insentif ke warga yang mengikuti test swab PCR. Bukan hanya pasien, tapi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bisa ditentukan demarkasi mana warga yang bisa beraktivitas ekonomi di luar rumah, mana yang harus isolasi,” tutupnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.