Komisi IV Sentil Pemborosan Anggaran Badan Karantina

RM.id  Rakyat Merdeka - Rapat kerja Komisi IV DPR dengan eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), kemarin, berlangsung seru. Legislator serius menyoroti kinerja Badan Karantina Pertanian, terutama soal pemborosan anggaran.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin menyentil Kepala Badan Karantina Ali Jamil yang terkesan ‘offside’ dalam menjalankan tugasnya.

Sudin memastikan tidak akan memberikan restu anggaran kepada Karantina pertanian di luar kegiatan penugasannya, dalam hal perkarantinaan pertanian.

Sedianya, rapat membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Tahun 2021 dan usulan program-program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam arahannya, Sudin mengingatkan, perencanaan kegiatan seyogyanya didasarkan pada kegiatankegiatan atau program yang memang sangat dibutuhkan oleh para petani.

Baca juga : Revisi UU Otsus Papua, Mendagri Diminta Buka Dialog, Termasuk Dengan Kelompok Ekstrem

Program prioritas harus menjadi penentu dalam penyusunan anggaran. “Jadi anggaran tidak mengikuti program, tapi program yang mengikuti anggaran. Sehingga sangat dimungkinkan terjadi pergeseran (anggaran) eselon sesuai program yang disepakati,” tegas Sudin.

Karena itu, Sudin mewantiwanti setiap masukan yang dilontarkan para Anggota Komisi IV harus diperhatikan dengan baik.

Politisi senior PDIP ini menegaskan tidak akan memberikan restu atau dukungan kepada kegiatan penganggaran di luar tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi). Salah satunya kegiatan perayaan ekspor di Karantina Pertanian yang menurutnya hanya pemborosan.

“Jadi bukan semaunya sendiri. Sebagai contoh acara-acara seremonial ekspor yang dilakukan Badan Karantina dan anggaran biaya operasional dan perjalanan dinas maupun rapatrapat di hotel yang anggarannya terlalu besar. Komisi IV menilai hal itu kontraproduktif dengan semangat efisiensi di tengah krisis,” sentil Sudin.

Sudin juga mengingatkan agar anggaran pertanian di 2021 tidak dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas. Sudin mengajak para pejabat di Kementan untuk punya rasa sense of criris di tengah masyarakat yang kian kesulitan akibat dampak Covid-19.

Baca juga : DPR Apresiasi Peningkatan Kualitas Kerja Eselon I Kementan

Di satu sisi, Sudin meminta agar anggaran pertanian yang digelontorkan di 2021 betul-betul dimaksimalkan untuk menggairahkan para petani mengingat anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah saat ini sangat terbatas dan masih jauh dari cukup.

“Karena itu perlu dirancang program yang efisien yang mampu mencakup ratusan ribu dan jutaan petani. Oleh karena itu perlu reformulasi program, diklat dan vokasi pertanian, memperkuat sistem penyuluhan dan melibatkan penyuluh sebagai penyuluh sekolah lapangan,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja yang lalu, kinerja Ali Jamil sebagai Bos Karantina disorot oleh Politisi PDIP Yohanis Fransiskus Lema. Politisi asal NTT ini menilai, kinerja Ali Jamil belum top.

Buktinya, masih banyak virus hewan dari luar negeri masuk ke Indonesa menyerang hewan ternak masyarakat.

Sementara itu, Sekjen Kementan Momon Rusmono mengatakan, Kementan termasuk salah satu kementerian yang mengalami refocusing dan pemotongan anggaran pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 14,06 triliun.

Baca juga : Komisi Pertanian DPR Apresiasi Program Jangka Panjang Kementan

Sementara realisasi sampai Agustus ini telah mencapai Rp 8 triliun lebih atau sekitar 56,93 persen.

“Eselon I Kementan juga melakukan percepatan program dan kegiatan di lapangan dimana sampai 3 Sgustus ini sudah melakukan kontrak atau outstanding kontrak sebesar Rp 1,29 triliun yang akan selesai dibayar dalam kurun waktu ang tidak lama sehingga diharapkan serapan Kementan mencapai 86,14 persen,” katanya.

Sementara untuk Tahun 2021, lanjut Momon, rencana kerja anggaran Kementan sebesar Rp 21,83 triliun yang sebelumnya 18,4 trilun.

Dengan rincian anggaran per eselon yaitu, Tanaman Pangan Rp 4,83 triliun, Hortikultura Rp 1,08 triliun, Perkebunan Rp 1,61 triliun, Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 2,08 triliun, Badan Litbang Pertanian Rp 1,73 triliun, Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 5,26 triliun, Badan Peyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Rp 1,39 triliun, Badan Karantina Pertanian Rp 1,02 triliun, Badan Ketahanan Pangan Rp 900,90 miliar, dan Inspektorat Jendral Rp 124,58 miliar. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.