Dark/Light Mode

PKS Soroti Kebijakan Harga Gas Khusus Industri

Selasa, 29 September 2020 23:16 WIB
Anggota Komisi VII DPR , Rofik Hananto
Anggota Komisi VII DPR , Rofik Hananto

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menanyakan kebijakan harga gas khusus industri. Pasalnya, kebijakan ini masih menjadi ganjalan bagi investor dalam pengembangan lapangan baru.

“Salah satu contohnya, Blok Sakakemang yang akan dikelola oleh Repsol. Repsol terancam tidak jadi melakukan investasi pada blok ini karena harga gas yang dipaksa murah. Padahal investasi pengembangan tidak murah. Lalu bagaimaan sikap pemerintah? Jangan sampai ini malah menjadi masalah lagi, investor pada hengkang,” tanya Rofik saat rapat pendapat tentang tata kelola dan hilirisasi gas bumi dan evaluasi pelaksanaan peraturan menteri ESDM nomor 4 Tahun 2018  dan nomor 8 tahun 2020, di Jakarta Selasa, (29/9).

Baca juga : Anggaran 2021 Disetujui, Komisi X DPR Minta Perpusnas Tingkatkan Kolaborasi Program Strategis

Rofik juga menyoroti persoalan investasi migas yang besar namun harga jual yang ditekan. “Sebenarnya di mana komponen biaya yang paling besar? Apa betul harga tidak jadi murah, karena sebenarnya terlalu banyak trading dan pungutan?, ” tambah Rofik.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa mengatakan, harga gas dibuat lebih murah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan gas bumi dalam negeri yang lebih murah dan punya nilai tambah.

Baca juga : Sri Mulyani Berterimakasih Puan Setujui APBN 2021 Rp 2.750 Triliun

Fanshurullah juga menjelaskan, bahwa komponen harga gas industri itu dominan di hulu (sekitar 75%) dan biaya distribusi (sekitar 15 sd 17%) domainnya menteri ESDM, sedangkan tollfee untuk pengembalian investasi yang domain BPH Migas hanya sekitar 9%, jadi bola efisiensi itu di Kementerian ESDM.

Untuk itu, Rofik mendesak BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan lebih ketat terkait biaya pengangkutan/tollfee sehingga usaha pengangkutan gas bumi dapat berjalan secara efisien.

Baca juga : Puan Minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab

Ia juga mendesak Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM bersama BPH Migas untuk mendorong pengembangan pasar domestik dan infrastruktur gas bumi yang difokuskan pada wilayah baru agar tidak terjadi duplikasi pasar eksisting serta melakukan kajian yang komprehensif terkait pengembangan infrastruktur gas bumi guna menarik investor swasta berkontribusi dalam pengembangan usaha hilir gas bumi. [FIK]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.