Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Pilar Demokrasi Dan Penangkal Hoax Menderita Karena Covid
Pemerintah Bantu Dong Bisnis Media Dan Jurnalis
Kamis, 1 Oktober 2020 07:16 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pers yang menjadi “Pilar Keempat Demokrasi” ikut terdampak di tengah merosotnya ekonomi dan pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus.
Anggota Fraksi Partai Nasdem Fauzi H Amro mengatakan, selain fokus menolong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah perlu membantu pers.
Caranya, dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar “Pilar Keempat Demokrasi” tetap tegak di tengah pandemi.
Baca juga : Ketua DPR Minta Peserta Pilkada Tak Mobilisasi Massa Saat Kampanye
“UMKM yang menjadi prioritas jadi tanggung jawab kita bersama. Yang juga menjadi persoalan kita, media massa ikut terdampak merosotnya ekonomi dan pandemi Covid-19, baik elektronik maupun cetak,” kata Fauzi di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR ini berharap, pemerintah memperhatikan permasalahan media massa dari dari hulu sampai hilirnya. Sebab, persoalan yang dihadapi media hampir sama dengan sektor-sektor lain yang terdampak pandemi Covid19, termasuk UMKM.
“Sekarang, iklan-iklan di TV nasional maupun swasta terbatas. Kalau kita tidak bersikap seperti menyelamatkan UMKM, media-media ini (hanya akan) menjadi kenangan,” tegas dia.
Baca juga : Sudah Selesai di Bamus, 3 RUU Batal Ketok Palu
Senada, Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad M Ali menegaskan, nasib industri media massa di tengah pandemi Covid-19 seperti berada di ujung tanduk.
Saat ini, iklan komersial yang biasanya diperoleh media massa seperti barang langka, sehingga banyak perusahaan media kesulitan membayar gaji para jurnalis.
Menurut Ali, rangkaian kerja jurnalistik membutuhkan pendanaan yang memadai, tapi iklan diperoleh industri media semakin kecil. Kondisi ini akan berdampak pada kualitas arus informasi, dan keinginan publik untuk menangkal hoaks makin terancam.
Baca juga : Komisi VI Soroti Kelakuan Pengusaha Smelter Asing
Di masa pandemi ini, sesal Ali, banyak perusahaan milik pemerintah maupun swasta yang rela mengeluarkan kocek untuk memasang iklan di media sosial (medsos).
Padahal, media massa telah bekerja profesional, menangkal hoaks hingga berbagai ‘kabar miring’ program-program pemerintah.
“Bisa dibayangkan, kalau teman-teman jurnalis tak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Hoaks, disinformasi, dan lainnya akan merajalela. Karenanya, kerja jurnalis harus didukung pemerintah, lembaga, kementerian, hingga institusi swasta harus punya kebijakan afirmatif belanja media,” tegasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya