Dark/Light Mode

Indonesia Rumah Besar

Empat Pilar Harus Kokoh

Sabtu, 12 Desember 2020 14:45 WIB
Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR.
Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebagai negara besar, Indonesia membutuhkan pilar yang kokoh. Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pilar yang tidak boleh rapuh guna menjaga kekuatan dan keutuhan bangsa ini.

"Dari Empat Pilar itu, semua harus kokoh," ujar Staf Khusus Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Ibnul Mufid saat Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Dinas Wali Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Jumat (11/12).

Mufid mengatakan, MPR sebagai rumah kebangsaan dan juga penjaga konstitusi, salah satu tugasnya adalah terus menguatkan dan mensosialisasikan Empat Pilar.

"Pertama Pancasila, kelima sila yang dalam Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Berita Terkait : MPR Gandeng Netizen Sosialisasi Empat Pilar

Kedua, sebagai negara yang berdasarkan pada konstitusi, UUD 1945 harus dijadikan sebagai landasan dalam konstitusi. Ketiga, NKRI. Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan pulau-pulau ini harus dijaga bersama. Indonesia bukan negara yang tidak jelas batas-batasannya.

"Makanya kita sering ada istilah NKRI harga mati," tuturnya. Keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dijunjung tinggi sebagai pengikat dari keberagamaan yang ada.

"Jika tidak disatukan dengan Bhineka Tunggal Ika maka negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya ini bisa tercerai berai," urainya.  

Mufid mengatakan, dulu sebelum amandemen, MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden sebagai mandatoris MPR. Namun sekarang sudah tidak lagi. Dulu Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Baca Juga : FKG Usakti Beri Penyuluhan Covid-19 Pada Komunitas Musik

Menurut Mufid, Indonesia sebagai negara demokratis maka kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya, pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan amanah rakyat harus betul-betul bertanggung jawab dengan tugas kepemimpinannya.

  "Kita baru saja menjalankan pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah di 270 daerah. Itu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Sayangnya, sering kali kedaulatan rakyat itu digadaikan ketika memilih pemimpin," paparnya.

Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Andik Kuswanto menambahkan, dalam memperkokoh nilai-nilai kesatuan dan kebhinekaan, generasi muda NU harus mengikuti tren perkembangan zaman. 

Selain itu, mereka juga harus menjaga dan menghidupkan mushola, masjid dengan tradisi Ahlussunnah Wal Jamaah, sehingga mushola  maupun masjid tidak malah dikuasai oleh kelompok-kelompok ekstremis.

Baca Juga : Bamsoet Ajak Masyarakat Jadikan Donor Darah Sebagai Gaya Hidup

"Kita yang memiliki basic pendidikan pesantren harus berperan aktif dalam menjaga masjid-masjid dan musala agar tidak lepas dan justru dimasuki pihak-pihak yang ingin mengembangkan paham-paham radikal," katanya.

Andik juga berpesan agar Pemkot Lubuklinggau bisa berkolaborasi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) setempat untuk mengisi pembangunan yang ada di Lubuklinggau.

"Ini saya dengar PCNU Lubuklinggau akan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, ya harus kita dukung. Pemerintah Kota harus ikut mendukung. Tolong disiapkan semuanya sehingga bisa segera terbangun," pintanya.

Hadir dalam Sosialisasi Empat Pilar tersebut jaajaran PCNU Lubuklinggau, Fatayat, Muslimat, PMII, serta IPNU dan IPPNU.  QAR

Tags :