Dark/Light Mode

Potensi Kredit Macet Tinggi, Please OJK Perketat Dong Pengawasannya

Rabu, 20 Januari 2021 22:51 WIB
Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto. (Foto: Ist)
Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menilai permintaan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasannya hendaknya disikapi sebagai warning. Darmadi menangkap ada kegundahan presiden dengan situasi ekonomi saat ini berpotensi menyebabkan tingginya kredit macet di kalangan pelaku usaha kakap.

"Kita sangat setuju dengan kekhawatiran Bapak Presiden, artinya beliau menghendaki agar fungsi pengawasan OJK lebih ditingkatkan karena situasi ekonomi saat ini yang tidak terlalu menggembirakan," kata Darmadi di Jakarta, Rabu (20/1). 

Pengawasan OJK ini, kata Darmadi, lebih diperketat utamanya kepada bank-bank milik pemerintah. Menurutnya, dengan situasi ekonomi yang saat ini serba sulit, potensi kredit macet sangat tinggi. Sementara banyak pelaku usaha besar yang membutuhkan suntikan dana untuk bisa bertahan dan mengembangkan usahanya di saat pandemi ini.

Politisi senior PDI Perjuangan ini mengatakan setidaknya ada tiga aspek yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pertama, pemberian kredit-kredit baru dengan jumlah sangat besar. Kedua, penambahan kredit-kredit baru yang juga dalam jumlah besar.

Berita Terkait : Respon Kebijakan Dan Sinergi OJK, Stabilitas Sektor Keuangan Di 2020 Terjaga

Menurutnya, kedua hal tersebut oleh OJK harus mendapat pengawasan ketat untuk memastikan pemberian kredit ini betul-betul diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki keuangan sehat dan tidak berpotensi macet tinggi. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum banyak perusahaan yang jelas-jelas sudah tidak sehat membutuhkan dana kredit tapi bukan untuk perluasan dan pengembangan usaha, melainkan untuk menutupi utang yang lain alias gali lobang-tutup lobang.

"Perusahaannya sudah sudah tidak sehat kemudian meminta kredit untuk tambal lubang perusahaannya lagi. Ini pengawasannya harus ketat sekali apalagi dalam jumlah besar," ujarnya.

Aspek ketiga yang jauh lebih penting, lanjut Darmadi, pengawasan OJK harus meliputi nasabah-nasabah yang kondisi keuangan perusahaannya sudah dalam posisi siap meledak. Dalam arti, kreditnya sudah macet tetapi oleh bank pemberi pinjaman malah ditutup-tutupin. Bank sengaja menutupi kredit macet ini karena takut Non Performing Loan atau NPL-nya naik.

NPL ini merupakan salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas. "Nah ini pengawasan OJK terutama kepada bank-bank pemerintah ini harus betul-betul diperhatikan," pintanya.

Baca Juga : Kesiapsiagaan Bencana Penting Cegah Penularan Corona Di Pengungsian

Karena itu, Darmadi menilai permintaan presiden kepada OJK untuk lebih meningkatkan pengawasannya karena mencium potensi tingginya kredit macet di bank-bank pemerintah. Apalagi tak sedikit oknum pelaku di bank kerap kali sengaja meluluskan pengajuan kredit dalam jumlah besar kepad pelaku usaha yang secara persyaratan tidak layak karena ada fee maupun kongkalikong di dalamnya.

Hal ini kontras dengan pengajuan kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang persyaratannya dipersulit. Kalaupun lolos, jumlah yang diberikan masih sangat jauh dari yang dimohonkan.

"Jadi sesuai permintaan Presiden, (OJK) harus menunjukkan taringnya, tidak boleh mandul apalagi masuk angin," tegas Darmadi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta OJK terus meningkatkan pengawasannya dalam menjaga sistem jasa keuangan. Jokowi berpesan OJK bersama pelaku industri jasa keuangan menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat agar tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan.

Baca Juga : NasDem Minta Listyo Kuatkan Peran Strategis Polwan

"Transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas, pengawasan OJK harus tegas, tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin. Harus mengeluarkan taringnya dan menjaga kredibilitas dan integritas. Ini sangat penting!" katanya saat menyampaikan sambutan secara virtual pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, Jumat (15/1) malam.

Jokowi ingin sistem internal berstandar internasional. Sehingga, menimbulkan kepercayaan dunia pada industri jasa keuangan. "Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sistem berstandar internasional, sehingga timbul kepercayaan dunia internasional pada industri jasa keuangan kita," terangnya. [KAL]