Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Di KTT Perubahan Iklim Joe Biden, DEN Pamer Transisi Energi

Rabu, 28 April 2021 07:03 WIB
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha. (Foto: Ist)
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Panggung dunia dijadikan ajang unjuk gigi bagi Dewan Energi Nasional (DEN) untuk memamerkan transisi energi di Indonesia. Salah satunya, dengan percepatan peran energi baru terbarukan (EBT) untuk merealisasikan energi hijau.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim yang digagas Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara virtual, Anggota DEN Satya Widya Yudha menjelaskan strategi Indonesia dalam bertransisi menjadi energi ramah lingkungan.

Hal ini merupakan bentuk implementasi dari dua komitmen besar internasional: memenuhi target tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) dan Perjanjian Paris yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim.

Diterangkan Satya, dalam SDGs, meliputi SDG Nomor 7 tentang Energi Berkelanjutan dan Nomor 13 tentang Aksi Perubahan Iklim. Sedangkan dalam Perjanjian Paris, kontribusi yang ditentukan secara nasional melalui Nationally Determined Contributions (NDC). Di sisi lain, Indonesia juga memiliki target-target penurunan emisi karbon dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Baca juga : Penurunan Kebakaran Hutan Di Indonesia Capai 82 Persen

Catatan Satya, pada 2020, penurunan emisi karbon mencapai 64,36 juta ton dengan target NDC sebesar 314 juta emisi karbon pada 2030. Di antaranya melalui peningkatan pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT, efisiensi energi, campuran bahan bakar (co-firing) PLTU dengan biomassa, penggunaan mobil listrik dan bahan bakar lain rendah karbon, serta teknologi bersih.

Meski begitu, politisi Partai Golkar ini mengakui, target NDC tersebut masih lebih kecil dibandingkan sasaran RUEN, yakni 745,2 juta ton emisi karbon pada 2030. Strategi transisi energi lainnya dengan mendukung pendanaan melalui keuangan hijau dan bunga rendah.

"Tujuan transisi energi Indonesia adalah menjamin keamanan, kemandirian energi, kedaulatan energi yang berkelanjutan, rendah karbon, dan pemenuhan target-target perubahan iklim," tutur Satya dalam keterangannya, Rabu (28/4).

Dalam forum tersebut, Satya juga memaparkan percepatan pemanfaatan EBT sebagai salah satu upaya konkret Indonesia dalam merealisasikan energi hijau. Adapun yang dilalukan dengan percepatan pemanfaatan EBT dilakukan dengan pengembangan PLTS secara masif, efisiensi pembangkit, dan penggunaan briket dan biogas.

Baca juga : Jelang KTT Iklim, Inggris Patok Kurangi Emisi Hingga 78 Persen

Target energi hijau lainnya dengan memanfaatkan kendaraan listrik, baterai, dan penggunaan hidrogen. "Upaya transisi energi Indonesia lainnya adalah smart energy, smart grid, dan konservasi energi," tambah Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Forum paralel ini digagas oleh AS dan Asia Institute bekerja sama dengan Air Quality Asia (AQA) dan dihadiri anggota parlemen dari berbagai negara. Seperti Wakil Ketua Parlemen Filipina Loren Legarda, Anggota Kongres Amerika Raja Krishnamoorthi, Anggota Parlemen Afrika Selatan Cedrik T Frolick, Anggota Senat Maroko Neila Tazi, dan dua Anggota Komisi VII DPR RI yakni Dyah Roro Esti Widya Putri dan Mercy Barends.

Saat dimintai pandangan, Roro menganggap partisipasi 40 kepala negara dalam KTT Perubahan Iklim beserta kebijakan-kebijakan ramah lingkungan yang telah dihasilkan menunjukkan adanya komitmen politik (political will).

Sekretaris Kaukus Ekonomi Hijau DPR ini mengatakan, hal terpenting selanjutnya adalah kemampuan para pemimpin memonitor implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Misalnya, Biden melakukan langkah strategis pada awal kepemimpinannya dengan mengembalikan komitmen negaranya pada Perjanjian Paris. Saat itu, Biden mengundang 40 pemimpin dunia hadir dalam KTT Perubahan Iklim yang dilakukan secara virtual dan disiarkan langsung untuk dilihat publik pada 22-23 April 2021.

Baca juga : Airlangga: Pencegahan Korupsi Jadi Kunci Transformasi Ekonomi

Pembahasan dalam pertemuan ini berfokus pada urgensi dan manfaat ekonomi dari tindakan iklim yang lebih kuat. Agenda ini juga menjadi tonggak penting menuju Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) pada November 2021 di Glasgow, Skotlandia. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.