Dark/Light Mode

Fadel Muhammad: Desa Harus Jadi Ujung Tombak

Selasa, 4 Mei 2021 21:01 WIB
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menerima pengurus pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di ruang pimpian MPR RI, Selasa (4/5).
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menerima pengurus pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di ruang pimpian MPR RI, Selasa (4/5).

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menerima pengurus pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di ruang pimpian MPR RI, Selasa (4/5).

Rombongan PABPDSI dipimpin ketuanya Fery Radiansyah. Dalam pertemuan, Fery mengemukakan perkembangan kepengurusan organisasi, rencana ke depan, serta permasalahan yang dihadapi.

Dipaparkannya, kepengurusan PABPDSI sudah meliputi 25 provinsi. Maka, rencana berikutnya adalah menyelenggarakan rapat kerja nasional (Rakernas) yang akan dilaksanakan pada Juni 2021.

Fadel menyatakan mendukung program yang direncanakan PABPDSI. Menurutnya keberadaan organisasi ini merupakan tahapan menuju "Good Governance Desa” yang sudah dicanangkan sejak beberapa waktu lalu. Good Governance Desa menjadi kunci utama pembangunan desa.

Berita Terkait : Muhammadiyah Doakan Keselamatan Seluruh Kru KRI Nanggala-402

Diungkapkannya, sejak dulu, desa sudah diatur dalam berbagai undang-undang. Mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

"Menyangkut undang-undang (Nomor 6/2014) ini, saya ikut terlibat dalam mempersiapkannya. Pada saat itu kita spesifik membahas mengenai desa. Itu merupakan embrio yang akhirnya, pada saat saya menjadi Ketua Komisi XI DPR RI, lahirlah Dana Desa,” beber Fadel.

Menurutnya, Dana Desa lahir dari pengalamannya saat menjabat Gubernur Gorontalo. "Saya merasakan bahwa ujung tombak pembangunan itu ada di desa. Tetapi ujung tombak ini tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah secara keseluruhan. Maka saya berkeras dan berpendapat bahwa kita perlu mengatur adanya dana desa," ungkap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

Menurutnya, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan perdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan kuncinya.

Baca Juga : Awas! Ada Sanksi Bagi ASN Kemenkumham Yang Nekat Mudik

"Karena kita ingin pemberdayaan masyarakat itu yang bermuara terutama di desa. Tanpa ada pemberdayaan masyarakat, tidak ada guna kita menyelenggarakan pemerintahan desa," wanti-wanti Fadel.

Dia pun berharap, dalam rakernas PABPDSI nanti ada pembahasan khusus mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga keberadaan pemerintahan desa lebih bermanfaat dan terasa keberadaannya bagi kepentingan rakyat.

Fadel lalu bercerita pengalamannya saat menjadi Gubernur Gorontalo dalam memberdayakan masyarakat desa. Saat itu ia mengeluarkan kebijakan bernama Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

"Saya mengatur TKD ini untuk kepentingan camat dan desa, terutama di desa. Kepala desa-kepala desa saya panggil dan kumpulkan lalu dibuat kriteria," kisahnya.

Baca Juga : Kadishub DKI Pastikan Penerapan Prokes Di Terminal Kalideres

Saat itu Gorontalo sedang menggenjot produksi jagung, dari semula 4 ton per hektar menjadi 6-7 ton per hektar. "Terus anak-anak yang sekolah di desa bagaimana? orang miskin di desa bagaimana? Pengaturan kesehatan masyarakat bagaimana, yang akhirnya meningkatkan indeks pembangunan manusia," bebernya.

Solusinya, kepala desa diberikan tunjangan berdasarkan kriteria pencapaiannya, untuk mendorong semangatnya. "Akibatnya produksi jagung meningkat. Intinya adalah desa itu harus menjadi ujung tombak," tandas Fadel. [QAR]