Dark/Light Mode

Komisi VI Gandeng BRI Naikkan Kelas Pelaku UMKM

Selasa, 8 Juni 2021 11:21 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih dalam acara Jumpa UKM Muda Bali, Sosialisasi Ultra Mikro di Denpasar, Bali. (Foto: Ist)
Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih dalam acara Jumpa UKM Muda Bali, Sosialisasi Ultra Mikro di Denpasar, Bali. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ada 30 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara nasional yang diketahui belum tersentuh bantuan pembiayaan secara formal.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Rudy Andimono, CEO Regional BRI Bali Nusra dalam acara Jumpa UKM Muda Bali, Sosialisasi Ultra Mikro Oleh Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gde Sumarjaya Linggih di Denpasar, Bali, Sabtu (5/6). 

"Seperti yang kita tahu bahwa ada 30 juta UMKM yang secara nasional masih belum tersentuh pembiayaan secara formal. Sehingga dengan sinergi yang akan semakin memperkuat peran kita semua dalam membantu UMKM ini untuk bisa melanjutkan aktivitasnya dengan baik tanpa dibebani dengan suku bunga yang tinggi," ungkap Rudy.

Berita Terkait : Gus AMI: BLK Komunitas Ciptakan SDM Unggul Siap Kerja

Dalam acara ini, hadir pula sebagai pembicara Nuril Islamiah dari Pimpinan Kanwil VII PT. Pegadaian (Persero) dan Jimy Firmansyah, General Manger PT. PNM Bali.

Rudy menyampaikan, BRI sebagai agen pembangunan pemberdayaan UMKM memiliki tanggung jawab untuk membuat UMKM naik kelas.

"Kami sebagai salah satu agen pembangunan pemberdayaan UMKM, bertanggung jawab agar UMKM bisa naik kelas. Dari skala ultra mikro yang akan kita naikkan menjadi mikro dan selanjutnya menjadi retail dan mudah-mudahan ada yang bisa menjadi korporasi. Pengusaha harus naik kelas," harapnya.

Berita Terkait : Yan Permenas: Pemekaran Papua Perlu Perencanaan Detail

Sementara itu, Gde Sumarjaya Linggih menuturkan, dari sisi pemerintah, anggaran untuk dukungan UMKM diberikan melalui enam stimulus. Yakni melalui subsidi bunga UMKM, kedua bantuan produksi di usaha mikro, ketiga subsidi imbal jasa penjaminan atau IJP,  keempat penempatan dana pada bank umum, kelima dalam bentuk insentif pajak, dan keenam restrukturisasi kredit.

Dirinya menginisiasi acara tersebut agar sinergi dan kolaborasi terjalin dengan baik antar pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, bahkan media hingga financial institution.

"Agar tercipta ekosistem kondusif dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku mikro dan ultra mikro. Ini harus simultan antara kesehatan dan juga ekonominya. UMKM diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang sedang terpuruk ini," harap Politisi Senior Golkar itu. [FAQ]