Dark/Light Mode

Banggar DPR Kawal Belanja Pemerintah Pulihkan Ekonomi

Jumat, 4 Juni 2021 07:56 WIB
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan anggaran (Banggar) DPR minta agar belanja negara dapat mendorong keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Corona.

Ketua Banggar (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan,  belanja Pemerintah harus tepat sasaran. Salah satunya, dengan memperkuat alokasi anggaran perlindungan sosial.

“Kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022,” kata Said dikutip, Kamis (3/6).

Politis PDI Perjuangan asal Sumenep  ini mengatakan, prioritas belanja Pemerintah harus mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, menghidupkan kembali sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, mendorong dunia usaha dan membantu sektor UMKM untuk segera bangkit.

Berita Terkait : Haji Batal Berangkat, Puan Ngarep Kuota Indonesia Selanjutnya Ditambah

"Semua alokasi anggaran harus berbasis kepada output, outcome dan hasil yang terukur dengan baik atau result based," ujar Said.

Selain itu, lanjut Said, rencana Pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah juga perlu dilakukan dengan hati-hati. 

Hal tersebut penting agar jangan sampai menimbulkan permasalahan baru bagi daerah. Untuk itu, Pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama melakukan evaluasi terhadap kendala yang terjadi selama ini, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami mendukung upaya Pemerintah untuk menjadikan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 sebagai momentum untuk meningkatkan quality control anggaran, memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional," kata Said.

Berita Terkait : Haji Dibatalkan, Gus AMI Minta Masyarakat Maklum

TKDD kata Said, diharapkan tidak hanya sekedar menutup kekurangan APBD, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen fiskal yang efektif di daerah. 

Karena itu, Said mendorong agar kebijakan dana desa yang sudah memasuki tahun ke delapan, lebih difokuskan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Selain mengembalikan peran desa sebagai lumbung ketahanan pangan juga pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa.

"Keberadaan desa harus diperkuat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pembangunan ekonomi nasional," ujar Said.

Said menilai, APBN tahun 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada 2023 di mana defisit anggaran akan kembali berada di bawah 3 persen, sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang No.2 Tahun 2020.

Berita Terkait : Komisi II DPR Usulkan Pemilu 2024 Digelar 6 Maret

"Karena itu, kita harus benar-benar memastikan, usulan Pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran pada tahun 2022, sudah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan roadmap sebelum memasuki kondisi normal pada tahun 2023," kata Said. [MFA]