Dark/Light Mode

Politisi PDIP Kesal, Mobil Dibebasin Pajaknya, Sembako Malah Dipajakin

Kamis, 10 Juni 2021 20:17 WIB
Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta. (Foto: ist)
Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta meminta, pemerintah meninjau ulang rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok. Dia khawatir penerapan pajak tersebut hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat yang tengah kesulitan saat ini.

"Situasi ekonomi sedang sangat sulit, dan daya beli juga menurun. Jangan masukan Sembako sebagai obyek PPN," tegas Parta, Kamis (10/6).

Berita Terkait : Tolak Pajak Sembako, IKAPPI: Stabilkan Harga Pangan

Tidak hanya itu, Nyoman menilai, rencana pengenaan PPN terhadap barang kebutuhan pokok akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. "Pajak untuk barang mewah seperti mobil di hilangkan. Ini malah mau mengenakan pajak sembako, ini terbalik," sindir. 

Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengkalkulasi, jika PPN jadi diterapkan dengan prosentase yang cukup besar maka akan berdampak pada harga sembako itu sendiri. Dan tentu saja, kata dia, hal tersebut bisa memicu instabilitas ekonomi ditingkat bawah. 

Berita Terkait : Gus AMI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Wacana Pajak Sembako

"Coba bayangkan jika PPN 12 persen. Untuk 1 kilogram beras yang awal harga Rp10 ribu bisa jadi Rp11200. Ini tentu memberatkan apalagi jika bahan pokok itu di buat untuk produk UMKM, tentu akan memberatkan," lirih Parta.

Mestinya, kata dia, pemerintah berpikir bahwa ketika sembako dikenakan PPN maka akan berefek ke barang konsumsi lainnya. "Masyarakat tentu tidak hanya butuh beras mereka juga butuh minyak, gula, kopi dan yang lain kan bisa banyak kena PPN," ungkapnya.

Baca Juga : Wamenag: Jangan Jadikan Isu Haji Komoditas Politik

Untuk itu, Parta berharap Pemerintah mengurungkan rencana tersebut dan tidak memasukan sembako sebagai obyek PPN. Sebab nantinya dampaknnya akan sangat luas sementara yang menerima dampak paling besar justru adalah rakyat jelata.

"Sembako adalah kebutuhan paling vital yang bisa berdampak luas jika Pemerintah salah melakukan pendekatan. Sebaiknya urungkan dan hilangkan klausul itu," tegasnya. [DIT]