Dewan Pers

Dark/Light Mode

Bamsoet Ingatkan Sri Mulyani

Pajak Sembako Dan Pendidikan Bakal Naikkan Harga-harga

Selasa, 15 Juni 2021 07:12 WIB
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. (Foto: Dok. MPR RI)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. (Foto: Dok. MPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan pendidikan.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo mengatakan, pengenaan pajak buat sektor penting itu bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu, sektor sembako dan pendidikan juga berkaitan erat dengan naik turunnya inflasi.

Berita Terkait : Bamsoet ke Sri Mulyani: Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan!

“Pengenaan PPN akan membuat harga sembako dan pendidikan naik tajam. Pada akhirnya, akan menaikkan inflasi Indonesia. Harga beras saja, menyumbang inflasi 0,13 persen per tahun. Bagaimana jadinya jika sembako, terutama beras, dikenakan PPN,” ujar Bamsoet melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Lebih lanjut, Ketua DPR ke-20 ini menguraikan, pemerintah harusnya berterima kasih kepada organisasi masyarakat, seperti NU, Muhammadiyah dan berbagai organisasi lain yang telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berita Terkait : Demokrat: Harusnya Pemerintah Perbaiki Pendidikan, Bukan Memajaki

Pengenaan PPN terhadap pendidikan, sama saja menegasikan peran NU, Muhammdiyah dan berbagai organisasi masyarakat yang memiliki concern terhadap pendidikan. Mereka telah membantu menyiapkan institusi pendidikan bagi masyarakat, di tengah banyaknya kendala institusi pendidikan negeri.

“Dalam membuat kebijakan, Kementerian Keuangan harusnya tak hanya pandai mengolah angka, tapi harus pandai mengolah rasa. Harus ada kepekaan terhadap kondisi rakyat,” tegas Bamsoet.

Berita Terkait : Dituding Lakukan Intimidasi, Dua Penyidik KPK Bakal Hadirkan Saksi dan Ahli

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Kementerian Keuangan harus menyadari, masih banyak cara menaikkan pendapatan negara tanpa harus memberatkan rakyat.

Sebab, hingga akhir April 2021, penerimaan pajak baru mencapai Rp 374,9 triliun atau sekitar 30,94 persen dari target total yang mencapai Rp 1.229,6 triliun.
 Selanjutnya