Kinerjanya Belum Nampak Serapan Anggaran Rendah

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR mempertanyakan besaran alokasi pagu indikatif Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebesar Rp 4,7 triliun pada tahun anggaran 2020. Pasalnya, program kerja BRGM selama ini tidak nampak.

Anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengatakan, yang lebih ironi, serapan anggaran BRGM untuk tahun ini baru mencapai 8,65 persen. Sementara, pagu anggaran 2021 (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup) realisasinya baru capai 30,14 persen.

“Dengan catatan utama BRGM hanya 8,65 persen. Ya tentu perlu penjelasan, apalagi pagu indikatif BRGM 2022 ini floating anggarannya sampai Rp 4,7 triliun,” heran Ono di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Diakui Ono, BRGM memang mendapat penugasan untuk melakukan rehabilitasi sekitar 43 ribu hektare di 9 provinsi. Namun menjadi masalah, sampai saat ini BRGM tidak pernah memberikan penjelasan lebih detail kepada Komisi IV DPR seperti apa penentuan lokasi dan luas lahan yang akan direhabilitasi BRGM.

Walau ada klaim sudah ada program rehabilitasi mangrove yang berhasil dilakukan oleh BRGM, namun titik lokasi tersebut tak pernah diserahkan ke mitra kerja.

Baca juga : Ketemu Menpora, Dubes RI Untuk Bosnia Jajaki Pertukaran Atlet Dan Pemuda

“Dijabarkan BRGM ada mangrove berhasil di Indramayu, saya tanya di lokasinya mana, sampai saat ini tidak tahu juga lokasinya. Padahal saya ini besar di Indramayu,” sebut politisi PDIP daerah pemilihan Jawa Barat ini.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi IV DPR Hermanto. Dia tidak habis pikir, BRGM untuk tahun anggaran 2022 mengalami lonjakan sangat tinggi dari tahun ini sebesar Rp 1 triliun lebih, menjadi 4,7 triliun.

Karena itu, dia mempertanyakan dasar tolok ukur yang jadi landasan pemerintah menaikkan anggaran BRGM.

“Sejauh ini kita cuma mendengar alokasi-alokasi anggaran tapi tingkat produktivitas dan dampaknya pada masyarakat sekitar itu belum pernah kita mendengarkan. Sementara anggaran cukup besar,” heran Hermanto.

Anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka menolak tegas usulan penambahan alokasi untuk BRGM sebesar Rp 4,7 trilun untuk tahun 2022.

Baca juga : DPR: Kejaksaan Jangan Gentar

Dia pun meminta agar anggaran BRGM ini bisa diseimbangkan dengan anggaran di direktorat-direktorat jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

“Fraksi Partai Demokrat tidak bisa menyetujui penambahan anggaran Rp 4,7 triliun kalau hanya untuk BRG. Saya minta dibagi dua, BRG mungkin 2 triliun dan dirjen lainnya 3 triliun. Kalau hanya BRG4, 7 triliun, kami lihat, (hanya) mangrove,” kata Suhardi.

Anggota Komisi IV DPR Azikin Solthan juga berpendapat serupa. Dijelaskan dia, pada tahun ini, BRGM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,5 triliun namun serapan anggaran hingga pertengahan tahun ini terbilang sangat rendah, baru mencapai 8 persen.

Sementara BRGM memiliki banyak program strategis seperti rehabilitasi mangrove berbasis swakelola masyarakat.

“Ini harus harus jadi perhatian serius karena selain bisa berdampai pemulihan ekonomi sekitar masyarakat mangrove, juga memitigasi kerusakan magrove. Kami meminta program ini segera direalisasikan,” tegasnya.

Baca juga : Pengantar Kerja, Jurus Ampuh Menaker Pangkas Pengangguran

Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta agar anggaran ta­hun 2022 diefektifkan pada program-program penanganan Covid-19 seperti di Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Beracun walau ada tambahan tapi tidak signifikan. Tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

“Limbah medis luar saat ini biasa. Masker di mana-mana dibuang di jalan. Saya minta tambahan alokasi dirjen sampah baik untuk motor angkut sampah, maupun plastik untuk limbah beracun dari medis, dan lain-lain,” usul Sudin. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.