Dark/Light Mode

Politisi PKB Minta Penegakan PKKM Darurat Lebih Humanis

Senin, 19 Juli 2021 17:04 WIB
Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah. (Foto: Ist)
Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bikin semua pihak serba salah. Ia meminta pemerintah memikirkan kebijakan alternatif lain.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah, menyikapi perkembangan PPKM Darurat setelah dua minggu berjalan terhitung sejak 3 Juli 2021.

Nur mengatakan, dari pengamatannya di lapangan, dirinya melihat pembatasan mobilitas penerapan PPKM Darurat telah meresahkan masyarakat. Pasalnya, banyak masyarakat yang mencari nafkah setiap hari untuk kebutuhan makan keluarganya di hari itu juga.

Berita Terkait : Covid-19 Mengganas, PUPR Siapkan 16 RS Darurat Tambahan

Sekalipun begitu, Nur menyebut juga sangat memahami kengototan pemerintah menerapkan PPKM Darurat. "Soal PPKM Darurat, ini kita serba salah. Harus diakui juga jika mobilitas tidak dibatasi, dikhawatirkan angka penyebaran virus Covid-19 akan terus meningkat," ujarnya dalam keterangannya, Senin (19/7).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan pemerintah, tidak ada salahnya mencoba opsi lain untuk menekan angka penularan Covid-19. Nur pun menawarkan pemerintah untuk menerapkan pengetatan penerapan protokol kesehatan, daripada PPKM Darurat.

"Jadi poinnya adalah masyarakat diajak untuk disiplin dan peduli. Pemerintah kebijakannya juga diperjelas, sehingga masyarakat mudah untuk menjalankan," ujarnya.

Berita Terkait : Anak Buah Prabowo Minta PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 17 Agustus

Salah satu bentuk pengetatan pengawasan prokes, sebut Nur adalah ketentuan work from office dan work from home di perkantoran dan perusahaan harus benar-benar ditegakkan.

Sekalipun pemerintah lebih condong ke PPKM, lanjut Nur, dia meminta agar proses sosialisasi dan penegakan PPKM Darurat, bisa lebih humanis. Termasuk melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semuanya bisa menjadi influencer untuk mengajak masyarakat patuh pada kebijakan pemerintah.

"Pendekatan Humanis diperlukan agar masyarakat nyaman dan sadar dalam menjalankan kebijakan pemerintah guna menurunkan angka penyebaran Covid-19," jelasnya.

Berita Terkait : Wamenag: Sosialisasikan PPKM Darurat Dengan Bahasa Agama

Ia juga meminta agar para pemain obat dan alat kesehatan ditindak tegas. Sehingga masyarakat tidak panik dan layanan kesehatannya bisa berjalan dengan baik. [SSL]