Senayan Dukung Pemerintah Percepat Pengembangan Industri Farmasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri.

Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk mencegah ketergantungan yang tinggi kepada produk alat kesehatan dan obat-obatan dari luar negeri di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19.

"Soal obat-obatan, kita dorong kepada pemerintah untuk jenis obat tertentu seperti obat antivirus, bisa diproduksi di Indonesia sehingga kita tidak terlalu tergantung pada obat impor dari luar negeri. Itu menjadi salah satu solusinya," tegas Handoyo, Rabu 918/8).

Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah untuk memberikan peluang yang sama kepada perusahaan farmasi swasta nasional dan BUMN untuk memiliki kemampan dalam memproduksi kebutuhan farmasi dan obat-yang dibutuhkan negara.

"Ingat, perusahaan swasta juga penopang ekonomi nasional. Saya kira jika industri farmasi swasta di luar BUMN bisa tumbuh besar, saya kira yang untung adalah bangsa kita," katanya.

Lebih lanjut banteng daerah pemilihan Jawa Tengah ini menegaskan akan berupaya mendorong perusahaan farmasi baik BUMN maupun swasta untuk bisa memproduksi obat-obatan di dalam negeri.

Baca juga : IDI: Kematian Covid-19 Masih Tinggi, Testing Dan Tracing Belum Standar

Siapapun pihak yang mampu memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan negara untuk mengatasi pandemi yang berawal dari Wuhan, China ini, harus disambut baik.

Karena itu, dia mendorong agar perizinan industri farmasi dalam negeri harus dipercepat, tidak dihambat sehingga dapat meningkatkan produktifitas untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam negeri.

"Kita harus fair. Siapapun perusahaan farmasi yang bisa memproduksi obat dan multivitamin yang dibutuhkan rakyat, silahkan saja. Rakyat akan senang, pemerintah akan senang, dan industri juga akan tumbuh," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mendukung upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan penertiban terhadap izin industri farmasi lokal yang memproduksi Ivermectin.

Namun dia mengingatkan, karena ini bukan obat bebas, tentu tidak bisa semua orang bisa mengkonsumsi tanpa pengawasan dari dokter.

"Jangan sampai obatan-obatan keras seperti Ivermectin bisa dibeli bebas tanpa resep dokter," ujar Rahmad.

Baca juga : Wakil Ketua MPR Minta Industri Farmasi Sensitif

Senada dengan Rahmad Handoyo, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan berkaitan dengan ketersediaan obat Covid-19, saat ini kerja pemerintah belum maksimal.

Dia memberi contoh saat Presiden Jokowi melakukan inspeksi obat-obatan, ternyata tidak tersedia obat di beberapa apotik.

"Nah, ini tidak boleh terjadi apalagi pada situasi pandemi. Masyarakat harus memastikan bahwa obat selalu tersedia sehingga mereka bisa mendapatkan perawatan," ujarnya.

Menurutnya,

pemerintah harus memberikan dukungan kepada semua pihak termasuk swasta untuk memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat tapi dengan catatan harus lewat SOP dan di bawah pengawasan BPOM karena ini menyangkut nyawa manusia.

"Proses perizinan dan pengawasan harus berjalan dengan seefektif mungkin karena kondisi saat ini sedang krisis dan darurat. Jangan sampai kebutuhan obat-obatan masyarakat tidak terpenuhi karena proses perizinan dan administrasi yang memakan waktu berminggu-minggu," tegasnya.

Baca juga : Corona Masih Ngamuk, Pemerintah Jangan Terlena Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah kini tengah berupaya mempercepat pengembangan industri farmasi di dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah putih dan juga produksi oksigen.

Dia pun mewanti-wanti agar jangan ada satu pun pihak yang mempermainkan misi kemanusiaan di dalam negeri dalam mengatasi pandemi Covid-19.

 "Untuk kesehatan, ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin. Tidak ada toleransi sedikitpun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini," tegas Jokowi saat membacakan pidato kenegaraan di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/8).

Jokowi tidak memungkiri bahwa Indonesia masih lemah dalam konteks kemandirian industri obat, vaksin Covid-19, dan alat-alat kesehatan (alkes) di saat pandemi Covid-19 sudah berjalan hampir dua tahun di dalam negeri.

Untuk itu, pengembangan industri farmasi dan alkes di dalam negeri merupkan suatu keniscayaan jika ingin bangsa ini bisa keluar dari pandemi ini. "Masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan," tambah dia. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.