Pemerintahan Kedua Jokowi Harus Jamin Kepastian Dunia Usaha

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Bambang Soesatyo meyakinkan dunia usaha tidak perlu khawatir menyambut penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang akan dilakukan KPU pada 22 Mei 2019. Dipastikan tidak akan ada gejolak berarti yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional. Karena, rakyat sudah dewasa dalam berpolitik. TNI dan Polri juga telah siap mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum sehingga tidak melebar ke mana-mana.

“Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 cukup tinggi. Survei SMRC mencatat, 79 persen responden yakin KPU mampu menyelenggarakan Pemilu sesuai peraturan perundangan. Investor juga menyambut positif. Hal ini terlihat dari masuknya Rp 1,2 triliun ke pasar modal Indonesia pasca Pemilu. Kalau investor asing saja menyambut positif, investor dalam negeri juga harus menyambut positif,” ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini saat menghadiri buka puasa bersama keluarga besar Aburizal Bakrie, di Jakarta, Minggu (12/5).

Baca juga : Keamanan dan Ketertiban Umum Masih dalam Kendali TNI-Polri

Turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani, Ketua Hipmi Bahlil Lahadalia, dan sejumlah kalangan dunia usaha lainnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini berharap, usai perhelatan Pemilu 2019 dan KPU menetapkan secara hasil resmi, presiden dan wakil presiden terpilih segera tancap gas melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan tetap memprioritaskan kalangan usaha dari dalam negeri, serta menjamin kalangan dunia usaha agar bisa menjalankan kegiatan produksi tanpa kekhawatiran apa pun.

Baca juga : Pemindahan Ibu Kota Baru Masih Dikaji

“Yang paling dibutuhkan dunia usaha adalah kepastian. Seberapa jauh pemerintahan kedua Pak Jokowi nanti pro terhadap pengusaha nasional, akan ditujukan dalam berbagai langkah kebijakan ekonomi yang nantinya mereka ambil. Karena itu, sebelum memutuskan sebuah kebijakan, ada baiknya tanpa segan pemerintah juga meminta masukan dari kalangan dunia usaha. Hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah yang selama ini terjaga cukup baik, harus tetap dipertahankan,” tutur Bamsoet. 

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menambahkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah ke depannya adalah menguatkan nilai tukar rupiah. Rupiah yang sempat melemah beberapa waktu belakangan ini akibat situasi perdagangan global, harus bisa diperkuat kembali. 

Baca juga : Seriusin Rencana Pemindahan Ibu Kota, Jokowi ke Kalimantan

“Salah satu caranya pemerintah harus bisa menguatkan produksi barang dalam negeri dan memperluas pasarnya. Cintai produk lokal bukan semata gerakan tanpa arti maupun semboyan penumbuh semangat saja. Tetapi, harus diwujudkan dengan political will yang kuat dari pemerintah. Dengan demikian, kalangan usaha nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkas Bamsoet. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.