Jaga Uang Rakyat, Fraksi PKS Ajukan Minderheids Nota Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi PKS DPR RI menggelar konferensi pers menyikapi Pembahasan RUU Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020, Senin (6/9).

Konpers dipimpin langsung Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan didampingi Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekku/Anggota Banggar Ecky Awal Mucharram, Wakil Ketua Fraksi Bidang Polhukam Sukamta, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan/Pimpinan BAKN Anis Byarwati, dan Wakil Sekretaris Fraksi PKS Suryadi.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS menjelaskan sikap dan mengajukan mengajukan nota keberatan atau minderheids nota yang berisi 28 catatan kritis dan tajam atas kinerja anggaran pemerintah tahun 2020.

Baca juga : Sandiaga Ungkap RI Bakal Buka Koridor Perjalanan Ke Qatar

Seluruh catatan kritis PKS itu diminta diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah untuk memperbaiki kinerja APBN ke depan.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, sebenarnya Fraksi PKS bisa menolak laporan APBN 2020. Tapi demi kemaslahatan yang lebih besar Fraksi PKS mengajukan nota keberatan.

"Kenapa kami sangat kritis, karena di masa pandemi pemerintah tidak hanya bersandar pada UU APBN yang disepakati bersama DPR, tapi juga Perppu yang diteken Presiden dan kami tolak dulu. Sehingga PKS harus memastikan tidak ada penyelewengan dan abuse of power dalam pengelolaan uang rakyat," ungkap Jazuli dalam keterangannya, Selasa (7/9).

Baca juga : Jagoannya Menang Di Pilgub Jambi, PAN Instruksikan Kadernya Kawal Perhitungan Suara

Fraksi PKS, lanjut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, berusaha keras menjaga agar APBN benar-benar berpihak pada rakyat. Manajemen pengelolaan APBN semakin kredibel dan akuntabel. Tidak ada korupsi dan kebocoran dalam pelaksanaan anggaran, termasuk juga dalam penerimaan pendapatan.

Fraksi PKS juga berharap, pemerintah efektif dan efisien dalam mewujudkan APBN pro rakyat sebaliknya menekan anggaran yang tidak terserap (silpa). Apalagi sebagiannya diperoleh dari utang luar negeri pemerintah.

Di tengah pandemi Covid-19, anggaran harus dibelanjakan secara optimal untuk mengatasi dampak pandemi dan menyelamatkan rakyat. Jangan sampai tidak terserap.

Baca juga : Jelang Larangan Mudik, Ini Kesiapan Bandara-bandara AP ll

"Ini yang kita soroti secara tajam dalam laporan pertanggungjawaban APBN 2020 sehingga kita ajukan minderheids nota," tandas Jazuli.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.