Pemerintah Kudu Pelototi Laporan Kinerja BUMN

RM.id  Rakyat Merdeka - Penerbitan surat utang (obligasi) yang dilakukan sejumlah perusahaan BUMN sudah seharusnya mendapat perhatian khusus. Sebab, jika tanpa perhitungan yang cermat, bisa berujung pada kenaikan beban perusahaan.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto melihat, motivasi BUMN dalam menerbitkan obligasi memang harus diselidiki sedari awal. Ini bisa diselidiki dari laporan kinerjanya ke Kementerian BUMN.

“Harusnya dari laporan itu bisa dilihat apakah BUMN punya masalah atau tidak. Termasuk penggunaan dana hasil obligasi untuk apa?” ucap Toto kepada Rakyat Merdeka.

Kalau misalnya penggunaan dana obligasi tidak sesuai, sambung Toto, atau dengan kata lain ada tujuan tertentu, maka mestinya bisa dideteksi dari laporanlaporan tersebut.

“Jadi monitoring bidang pengawasan harus diperkuat baik di level dewan komisaris ataupun di Kementerian BUMN,” pintanya.

Baca juga : BRI Salurkan Rp 7,7 T Dana Simpanan Pemerintah Ke UMKM

Karena pada dasarnya, imbuh dia, penerbitan obligasi itu ada syaratnya. Misalkan kinerja perseroan relatif oke, potensi kemampuan bayarnya juga oke, serta ada tujuan dari penerbitan obligasi.

“Kalau semua syarat dipenuhi, ya jalan terus, biasanya calon investor tertarik untuk beli obligasi,” tuturnya.

Selama ini tujuan BUMN menerbitkan obligasi untuk keperluan pembiayaan jangka panjang, dan tentu harus izin terlebih dahulu ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Ia lalu mengambil contoh Inalum yang mengeluarkan global bond 2,5 miliar dolar AS. Tujuannya untuk refinancing obligasi yang telah dikeluarkan.

Dan tingkat bunga obligasi yang baru dikeluarkan lebih rendah (murah) dibandingkan obligasi sebelumnya. “Sepanjang issue obligasi sesuai tujuan korporasi, mestinya oke saja,” imbuhnya.

Baca juga : Internasionalisasi Papua Digunakan Kelompok Separatis untuk Kepentingan Sesaat

Dari catatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sepanjang semester I-2020 obligasi mengalami kenaikan.

Meskipun demikian, secara akumulasi porsi surat utang korporasi BUMN terhadap total outstanding surat utang korporasi tercatat meningkat dari tahun ke tahun.

Per akhir Juni 2020 obligasi korporasi tercatat memiliki porsi 59,1 persen dari total outstanding. Adapun pada 2019 lalu porsi obligasi korporasi BUMN mencapai 57,9 persen.

Kemudian pada 2018 tercatat sebesar Rp 51,8 persen, sedangkan pada 2017 porsinya sebesar 51,2 persen.

Direktur Utama Pefindo Salyadi Saputra mengatakan, perusahaan pelat merah dan anak-anaknya memang kian mendominasi penerbitan surat utang korporasi.

Baca juga : Hati-hati, Jangan Sampai Pengawasan Pemerintah Terhadap BUMN Dilemahkan

“Memang trennya terakhir-terakhir ini sangat tinggi kontribusinya,” jelasnya. Menurutnya, tren tersebut tak terlepas dari kebutuhan dana segar BUMN seperti untuk proyek pembangunan infrastruktur dan lainnya.

Menurut Salyadi menilai dari pihak investor juga banyak yang lebih menggemari surat utang yang diterbitkan oleh BUMN. “Appetite dari para investor untuk lebih nyaman kalau membeli surat utang BUMN diban ding swasta,” katanya.

Terpisah, Direktur Investment Banking Capital Market Danareksa Sekuritas Boumedine Sihombing mengatakan, setidaknya ada 10 mandat penerbitan surat utang di paruh kedua tahun ini, dengan target efektif sebelum akhir Agustus 2020.

Dari jumlah tersebut, kata Boumedine, sebagian besar emiten berasal dari kalangan BUMN. Adapun untuk nilai emisinya beragam, dengan size terbesar di kisaran Rp 1 triliun hingga Rp 4 triliun.

“Kebanyakan issuer adalah BUMN, sektor keuangan,” tuturnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.