Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Lapkeu Kabupaten Waropen Bermasalah
BAP DPD Tindaklanjuti Temuan BPK
Rabu, 15 September 2021 18:26 WIB
Sebelumnya
Sementara Sekretaris Inspektorat Kabupaten Waropen Maximus menyatakan belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Dua tahun ini, Inspektorat yang melakukan tugas teknis masih terkendala anggaran biaya dalam menjangkau daerah untuk melakukan pemeriksaan.
OPD kurang kooperatif dan terkendala dalam mengambil data sehingga tidak mendapat data dengan maksimal. Selain itu tindaklanjut juga belum ditandatangani Bupati, sehingga APIP belum bisa bergerak.
Baca juga : Beri Catatan Dua Calon Anggota BPK Bermasalah, DPD Diapresiasi
"Kami belum bisa menindaklanjuti karena terkendala biaya untuk ke daerah melaksanakan tinjauan dan pemeriksaan keuangan di OPD, kami minta waktu Kembali untuk meninjau ulang dengan memberikan surat resmi secara tertulis kepada BPK RI Perwakilan Papua," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Yan Setiadi menjelaskan, pihaknya sudah memberikan aplikasi penerapan SIMDA 2014-2019 karena BPKP lebih fokus kepada pencegahan. Kendalanya, hal itu tidak dijalankan secara penuh oleh daerah.
"Ke depan pemprov harus melakukan pembinaan, kami BPKP menyediakan aplikasi ini untuk mengendalikan disiplin penerapan cash management pada OPD, tapi belum dilaksanakan secara penuh dan ada kejadian luar biasa kebakaran yang menyebabkan kerusakan pada sistemnya,” tegas Yan Setiadi.
Baca juga : Kabupaten Indramayu Dinilai Berhasil Terapkan PPKM
Menutup rapat, BAP DPD akan melakukan koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua. Tak cuma persoalan di Pemkab Waropen yang dibahas, tapi juga lima kabupaten/kota lainnya. Yaitu Nduga, Maberamo Raya, Sarmi, Tolikara, dan Pegunungan Bintang.
Selanjutnya, BAP akan berkoordinasi dengan Pemprov Papua selaku wakil Pemerintah Pusat dan BPKP Provinsi Papua untuk melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
Kemudian, BAP DPD mendorong BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Kabupaten Waropen. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya