Amandemen Di Saat Pandemi Seperti Mengail Di Air Keruh

 Sebelumnya 
“Namun, untuk memulihkan ekonomi secara utuh dengan pertumbuhan positif sebesar 5 hingga 6 persen, tentu butuh waktu. Kita harus optimistis. Jika persoalan ekonomi bisa diatasi, akan diikuti dengan normalnya sektor lain, seperti pariwisata dan sebagainya,” urai dia.

Ketiga, sektor pendidikan. Menurutnya, sektor pendidikan perlu mendapat perhatian serius, karena hampir dua tahun siswa/siswi tidak mendapat pengajaran secara wajar. Hal ini akan berdampak buruk bagi upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga : Amandemen Konstitusi Saat Pandemi, Seperti Mengail Di Air Keruh

“Memang pembelajaran secara virtual tetap bisa dilaksanakan. Namun, tidak maksimal karena berbagai kendala, termasuk kendala akses internet,” sebutnya.

Dari tiga prioritas itu, sambung Idris, tergambar jelas tentang hadirnya negara. Para pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus terlibat, sesuai cita-cita bangsa ini yang dituangkan pada alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945.

Baca juga : Mendag Lakukan Pertemuan Bilateral Saat Ministerial Council Meeting Di Paris

Karena itu, tegas Idris, sangat disayangkan jika MPR sebagai lembaga negara yang membuat dan mengawal konstitusi, justru sibuk mewacanakan amandemen UUD 1945 yang sesungguhnya tidak mendesak. Terlebih, penolakan sebagian besar masyarakat telah tergambar dari survei Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia.

“Mayoritas masyarakat menolak amandemen UUD 1945. Jadi, upaya amandemen UUD 1945 sebelum berakhirnya masa Jabatan MPR periode 2019-2024 dan masih di dalam masa pandemi Covid-19 ini seperti menggali di air keruh,” tandasnya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.