MPR Nilai Haluan Negara Dibutuhkan Untuk Pembangunan Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia membutuhkan satu konsep bagaimana membangun bangsa ke depan. Karenanya, ide Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu mendapatkan persetujuan dari semua pihak. 

“Saya pikir kita hampir dipastikan setuju dengan adanya haluan negara bagi bangsa," kata Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dalam acara Press Gathering yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10).

Karena, setiap warga negara itu menginginkan dan mengerti mau dibawa ke mana Indonesia dalam kurun waktu 10, 25 tahun hingga 100 tahun ke depan. 

“Kita adalah setiap warga negara merupakan bagian dari pada haluan negara,” ujarnya.

Namun, kata Syarief, yang menjadi diskursus sekarang adalah payung hukum dari haluan negara itu ditempatkan. 

Baca juga : Nadiem Puji Santri Indonesia Luar Biasa

Ada pandangan yang menginginkan agar haluan negara itu mengikat dan harus ditempatkan di dalam konstitusi. Ada juga yang menyarankan cukup dengan undang-undang.

Jika masuk ke dalam konstitusi, maka banyak terjadi pergeseran ketatanegaraan karena sistem ketatanegaraan sudah final.

Kalau melalui undang-undang, ada pandangan bahwa tidak terlalu kuat karena mungkin tidak ada unsur konsekuensi hukumnya kalau tidak menjalankan PPHN.

“Nah, ini yang perlu kita kaji supaya antara sistem ketatanegaraan akibat masuknya PPHN ke dalam konstitusi tidak bertolak belakang dengan konstitusi yang sudah ada. Jadi, lagi-lagi kita perlu melakukan pendalaman," jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menjelaskan, selama satu tahun mensosialisasikan wacana PPHN ke seluruh lapisan masyarakat, mendapatkan respons beragam.

Baca juga : BUMN Bantu Sediakan Jaringan Internet Desa

Dari berbagai macam respons, menurut pria asal Jawa Tengah itu, ada yang positif, ada pula yang negatif. Ada yang pro, ada pula yang kontra. 

Agar lebih mendetail, Arsul Sani mengusulkan agar alasan-alasan yang dikemukakan oleh masyarakat, baik yang positif maupun negatif, dibuat matrik. “Matrik pro dan kontra,” ujar politisi senior PPP itu.

Dalam matrik tersebut, menurut Arsul Sani, MPR bisa melihat alasan pihak yang mendukung. Begitu juga yang menolak, argumentasinya kenapa. 

“Ini perlu agar diskursus di ruang publik menjadi jelas,” ucapnya.

Bila matrik terlihat, maka MPR tidak perlu lagi bolak-balik menjelaskan PPHN itu perlu.

Baca juga : Lawan Nepal, Ini Pesan Shin Tae-yong Untuk Garuda Muda

Diungkapkannya, kalau dilihat dari kekuatan politik, semua kekuatan politik yang ada di MPR sepakat PPHN itu perlu. Yang hingga saat ini belum bulat atau sepakat, menurut Arsul Sani adalah wadahnya. 

“Meski sudah sepakat haluan negara dokumennya bernama PPHN, tetapi isinya apa, belum ada kesepakatan atau kebulatan,” ungkapnya. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.