Tumben, Banteng Dan Demokrat Kompak

RM.id  Rakyat Merdeka - Meski Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berseberangan dalam mendukung Pemerintah, tapi kompak untuk urusan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, jadwal KPU ini adalah usulan yang paling masuk akal. Sebab, perlu ada jeda waktu kepada penyelenggara dan peserta pemilu, agar semua tahapan pelaksanaan pemilu lancar, aman, dan adil. “Usulan KPU itu yang paling realistis. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu membutuhkan persiapan dan manajemen teknis yang tepat,” ungkapnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Junimart Girsang: Jadwal Pemilu 2024 Mutlak Di Tangan KPU

Politisi senior Partai Demokrat ini menilai, beban KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2024 akan jauh lebih berat ketimbang pelaksanaan pemilu sebelumnya. Menurutnya, memaksakan Pemilu 2024 mundur juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, yang mengamanatkan Pilkada serentak pada November 2024. Memang, regulasi ini dapat direvisi. Tetapi alangkah baiknya menghormati sistem yang dibuat dan disepakati.

Wakil Ketua MPR ini menyebut, yang paling paham tentang rencana dan beban pemilu tentu KPU dan Bawaslu. “Tidak elok jika merecoki jadwal dan tahapan pemilu, tanpa pertimbangan yang masuk akal,” terangnya.

Baca juga : DPW Dan DPC Partai Ka’bah Disuruh Sekolah Politik

Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini menilai, kekhawatiran Pemerintah terhadap polarisasi dan instabilitas berlebihan. Publik sudah merasakan konsolidasi demokrasi dan telah berjalan baik.

Justru yang terpenting dalam Pemilu 2024, kata dia, memastikan jadwal, tahapan, proses terkonsolidasi dengan baik, sehingga hasil pemilu juga demokratis.

Baca juga : Banteng Ngerasa Difitnah

Sementara politisi PDIP, Junimart Girsang juga setuju jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 berada di tangan KPU. Dia meyakinkan, hal ini sesuai aturan perundang-undangan. Yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, Uundang-Undang Tentang Pemilu Pasal 167 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 Tahun 2016 menyebutkan, pemilu diselenggarakan KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Otoritas penentuan jadwal pemilu mutlak berada di tangan KPU.

Perbedaan usulan hari pemungutan suara Pemilu 2024 antara KPU dan pemerintah, belum menemui titik temu. Sebelumnya, KPU sudah mengusulkan Pemilu 2024 diadakan pada 21 Februari dan pilkada serentak 2024 pada 27 November. Namun, pemerintah belakangan mengusulkan agar Pemilu 2024 diselenggarakan pada 15 Mei 2024. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.