Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah akhirnya menetapkan larangan ekspor sawit dan minyak goreng. Larangan ekspor berlaku mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Keputusan itu, diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri membahas soal ketersediaan minyak goreng nasional pada Jumat (22/4/2022).
Presiden menyatakan, akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Pemerintah telah mengambil langkah substansial dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok.
Baca juga : Darmadi: Perketat Pengawasan, Antisipasi Aksi Penyelundupan...
"Saya ingin mengapresiasi langkah Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Langkah ini sangat penting untuk memproteksi pasar dan kepentingan dalam negeri," kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022).
Menurut Anis Matta, gejolak geopolitik telah membuat harga komoditas dunia naik tinggi. Naluri ekonomi akan membawa barang ke tempat dengan harga dan keuntungan tertinggi.
"Di sinilah negara harus hadir untuk mengendalikan agar naluri ekonomi tidak merugikan hajat hidup orang banyak," ujarnya.
Anis Matta mengungkapkan, pada akhir Maret lalu, Rusia juga mengambil kebijakan serupa dengan Indonesia, dengan melarang ekspor minyak biji bunga matahari untuk menstabilkan harga di dalam negeri.
Baca juga : Di Mata Banteng, Jokowi Serba Salah
Rusia adalah pengekspor kedua minyak jenis ini dan menguasai sekitar 23 persen dari pasokan dunia. Eksportir terbesarnya adalah Ukraina, yang menguasai pangsa pasar 46 persen atau senilai 3,4 miliar dolar AS (sekitar Rp 51 triliun).
"Semoga pelarangan ekspor ini menjadi awal dari serangkaian langkah-langkah terukur Pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau," katanya.
Ketua Umum Partai Gelora menegaskan, situasi krisis saat ini tidak bisa diurus secara 'business as usual' atau bisnis seperti biasa.
"Harus ada terobosan besar dan cara-cara non-konvensional untuk menyelamatkan rakyat. Berbagai problema harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya, agak tidak terkesan sebagai gimmick," katanya.
Baca juga : Bunuh Tikus, Kok Lumbungnya Yang Dibakar
Sebab, di tengah krisis global saat ini, tantangan terbesar kita adalah mencapai kemandirian pangan, sebab ketahanan pangan kita masih rapuh. [FAZ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya