Di Mata Banteng, Jokowi Serba Salah

RM.id  Rakyat Merdeka - PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah, akhir-akhir ini lebih banyak tampil seperti lawan pemerintah. Apa yang diputuskan Jokowi sering dianggap salah. Yang terbaru misalnya, PDIP menyerang Jokowi terkait larangan ekspor minyak goreng (migor) dan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Padahal, kebijakan ini, mendapat acungan jempol dari banyak pihak.

Bukan kali ini saja PDIP bersikap seperti “oposisi”. Saat Jokowi melarang ekspor batu bara awal Januari lalu, PDIP pun bersikap serupa.

Keputusan Jokowi soal melarang ekspor migor dan CPO memang mengejutkan. Mantan Wali Kota Solo itu, tiba-tiba saja melarang ekspor migor dan bahan baku minyak goreng mulai 22 April 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tujuannya, agar keberadaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dan harganya terjangkau.

Lalu bagaimana sikap parpol koalisi? Inilah yang menarik. Secara umum, sikap parpol koalisi memuji dan mendukung keputusan Jokowi tersebut. Namun, tidak bagi PDIP. Padahal, PDIP adalah parpol pendukung utama Jokowi. Bahkan, Jokowi sendiri merupakan kader PDIP.

Baca juga : Pak Jokowi, Ini Baru Top!

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai, kebijakan larangan ekspor migor dan CPO bisa merusak industri dan merugikan petani-petani kecil yang ada di pedalaman. 

“Petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng, akan menderita akibat kebijakan ini," kata Deddy, kemarin. Padahal, lanjut dia, sekitar 41 persen pelaku industri sawit adalah rakyat kecil.

Menurut Deddy, larangan ekspor hanya akan menguntungkan pemain besar. Khususnya, mereka yang punya pabrik kelapa sawit, fasilitas refinery, pabrik migor, atau industri turunan lainnya. Para pemain besar juga memiliki modal kuat, memiliki kapasitas penyimpanan besar, dan pilihan-pilihan lain untuk menghindari kerugian. 

Sementara petani kecil tak bisa berbuat banyak. Mereka tak punya pabrik pengolahan, tempat penyimpanan, dan lain sebagainya. Padahal, buah sawit tak bisa disimpan lama. Begitu dipanen harus segera diangkut agar tidak busuk. 

Baca juga : Jokowi Senang Dan Puas

Sementara pabrik kelapa sawit tidak bisa menampung CPO olahan dalam waktu lama. Karena kualitasnya akan menurun. “Akibatnya, pabrik akan menolak buah sawit milik petani dan tentu saja petani akan menjerit,” ulasnya.

Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah cukup mengembalikan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Dengan kebijakan itu, pasokan tetap terjaga. Selain itu, pemerintah bisa menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan memastikan pengawasan.

Tanpa sinergi, kata dia, masalah kelangkaan dan harga yang tinggi tak akan selesai. “Moratoriun justru akan memicu kegiatan penyelundupan, sebab barang akan langka dan harganya melonjak di luar negeri," cetusnya.

Berbeda dengan PDIP, Golkar justru mendukung penuh keputusan Jokowi ini. Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid menilai, keputusan ini menunjukkan komitmen Jokowi yang berpihak pada rakyat. Kebijakan ini juga sekaligus pernyataan perang ke pengusaha besar agar tidak lagi mengekspor migor saat stok untuk pasar dalam negeri belum tercukupi. 

Baca juga : Ini Sederet Bantuan MSP Dan MSK Untuk Bangka Belitung Selama Tahun 2021

"Ini bukti, Presiden memilih berpihak kepada rakyat," kata Nusron, kemarin. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.