Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Partai Ummat: E-Voting Blockchain Hemat Duit & Cegah Kecurangan

Kamis, 2 Juni 2022 18:54 WIB
Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat Ridho Rahmadi, saat konfrensi pers bertajuk solusi Pemilu Sistem E-Voting Blockchain, di kantor DPP Partai Ummat, di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (2/6). (Foto: Istimewa)
Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat Ridho Rahmadi, saat konfrensi pers bertajuk solusi Pemilu Sistem E-Voting Blockchain, di kantor DPP Partai Ummat, di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (2/6). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Ummat kembali mewacanakan ide Pemilu berbasis sistem terdesentralisasi alias blockchain. Mirip-mirip kinerja mata uang kripto, Bitcoin, sistim ini dijamin bisa menghemat anggaran, sekaligus mencegah kecurangan yang dianggap menjadi momok di setiap gelaran pesta demokrasi.

"Dalam konteks keamanan, jauh lebih aman. Mustahil dibobol, Bisa menghemat hingga Rp 90 triliun. Belum lagi, tidak melelahkan, menghindari kematian petugas Pemilu 2019 lalu," ujar Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat Ridho Rahmadi, saat konfrensi pers bertajuk solusi Pemilu Sistem E-Voting  Blockchain, di kantor DPP Partai Ummat, di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (2/6).

Di bilang aman, karena sistim ini berbeda dengan sistim Pemilu di Indonesia sebelumnya yang disebut sentralisasi. Artinya, suara rakyat dikelola dan dihitung langsung oleh lembaga Pemilu. Hingga akhirnya, dihitung melalui rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Masalahnya, sistim sentralisasi ini menyisakan banyak masalah. Misalnya, hasilnya berbeda dari yang dipegang kontestan dengan hasil akhir. Sontak, tidak sedikit yang merasa dicurangi sehingga berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga : Percuma Hemat Anggaran, Kalau Hasil Pemilu Diingkari

Nah, dengan sistim blockchain, maka akan dilakukan dengan transparan dan terdesentralisasi. Artinya, setiap block hanya bisa menambah data baru. Tidak mengurangi, atau menghilangkan.

Tidak hanya itu, setiap suara juga memiliki angka digital sendiri. Sehingga, bisa dijamin transparansinya karena setiap suara memiliki angka digital sendiri dan dapat dilihat besarannya secara transparansi.

"Jadi, rantai blok disimpan di setiap pusat data, beberapa pusat data adalah otoritas, seperti KPU, Bawaslu, pihak lain yang ditunjuk, seumpama Parpol. Kemudian, penambahan data harus mendapat persetujuan konsorsium di seluruh pusat-pusat data. Perubahan atau penghapusan data membutuhkan validasi yang sangat kompleks sehingga hampir tidak mungkin diretas," sebutnya.

Pun, dari segi anggaran, jauh lebih hemat. Konon, bisa hemat hingga Rp. 90 Triliun. Rasionalisasinya begini, E-Voting berbasis blockchain, tidak membutuhkan biaya material pemungutan suara yang konon mencapai Rp 42,08 triliun. Anggaran KPU dan Rp 16,84 triliun bisa dialihan.

Baca juga : KPK Ingatkan Pemda Lampung Cegah Lingkaran Korupsi

Pun, anggaran sebesar Rp 14.43 triliun rupiah untuk pembangunan atau renovasi gedung, dapat dikurangi paling tidak Rp 4 triliun, karena kebutuhan gedung arsip menjadi tidak terlalu relevan lagi, mengingat sistem dengan sistem E-Voting semuanya menjadi digital.

"Proyeksi saya, kegiatan Bawaslu yang terpusat pada pengawasan secara manual dengan tenaga manusia dapat berkurang hingga 80 persen, sehingga sekitar Rp 26 triliun dapat dialihkan. Jika ditotal, paling tidak ada sekitar Rp 88 triliun anggaran yang dapat dialihkan," katanya.

"Jika ditambah dengan perkiraan dana saksi, dari partai politik yang sekitar Rp 5 triliun, maka Pemilu dengan E-Voting berbasis blockchain dapat menghemat paling tidak Rp 90.5 triliun," prediksinya.

Duit sebanyak itu, bisa digunakan untuk hal mendesak seperti memperbaiki krisis pendidikan tinggi di Indonesia. Anggap saja, untuk membangun satu kampus dibutuhkan biaya Rp 100 milyar, dan untuk mengkuliahkan satu mahasiswa S1 dari awal hingga akhir dibutuhkan biaya Rp 100 juta.

Baca juga : Negara ASEAN Dorong Pemulihan Ekonomi Dan Stabilitas Keuangan

Bahkan, Ridho menceritakan Partai Ummat sudah melakukan sistim digital untuk pendataan dan sistim komunikasi partainya. Konon, dana yang dikeluarkan partainya dengan membuat server sendiri dengan komputerisasi berat tidak sampai Rp 500 juta. "Servernya di Indonesia, tapi tempatnya rahasia," kelakarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.