Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - PDI Perjuangan (PDIP) membuat rekening gotong royong sebagai solusi untuk menekan biaya politik yang tinggi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di hadapan Ketua KPK Firli Bahuri dalam agenda 'Politik Cerdas Berintegritas' Terpadu di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Senin (27/6).
"Terkait dengan Pilkada yang berbiaya mahal, pak Firli, kami juga sudah mencoba mengatasi dengan cara membuat rekening gotong royong," ujar Hasto.
Ia mengklaim, PDIP tidak pernah meminta mahar politik untuk pencalonan seseorang sebagai calon kepala daerah atau anggota legislatif.
Baca juga : Pengamat: Beda Ideologi, PDIP Tak Mungkin Bersatu Dengan PKS
Justru, partai banteng moncong putih memberikan bantuan agar tidak memberatkan seseorang yang akan maju dalam Pilkada/Pileg tersebut.
"Sebagai contoh, misalnya pak Jokowi ketika mencalonkan sebagai calon gubernur (DKI Jakarta), itu partai yang mencarikan dana saksi, bukan dari pak Jokowi. Begitu juga daerah-daerah lain," terangnya.
Mengacu pada data KPK sejak 2004 hingga Januari 2022, para pelaku korupsi yang berasal dari proses politik cukup mendominasi.
Baca juga : Krisis Pangan Mengancam, Hadapi Dengan Semangat Gotong Royong
Tercatat, 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan Gubernur, serta sebanyak 148 Wali Kota/Bupati dan Wakil diproses hukum oleh KPK.
Biaya besar dalam proses politik disinyalir menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan korupsi untuk memperoleh penghasilan tambahan untuk menutup pembiayaan tersebut.
Penelitian KPK mengungkapkan biaya yang perlu disiapkan untuk mengikuti Pilkada sebesar Rp 5-10 miliar, bahkan hingga Rp65 miliar. Hal ini pernah disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri pada 20 Oktober 2020 lalu.
Baca juga : China Makin Kejam Ke Uighur, Dunia Kok Cuma Nonton Doang
Tak jarang, pasangan calon kepala daerah mencari bantuan dari pihak ketiga dengan janji akan mengakomodasi kepentingan mereka ketika sudah menjabat kelak.
Khusus untuk Pilkada 2017 dan 2018, KPK mengungkapkan, sebanyak 82,3 persen calon kepala daerah dibiayai sponsor. â–
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
