KIB Pengen Jadikan Pemilu 2024 Pesta Rakyat Sesuai Harapan Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana mengatakan, keinginan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menjadikan Pemilu 2024 sebagai pesta rakyat, merupakan keinginan kita semua. Namun, dia mengingatkan, komitmen tersebut jangan sekadar ucapan. 

“Pesan yang dimaksud pun harus dimaknai serius, bukan sekadar gimmick partai untuk meraih simpati publik dan mendapat cibiran publik,” kata Aditya, Jumat (2/12).

Caranya, tentu saja dengan politik yang sehat dan tidak transaksional. Pasalnya, hal yang dibutuhkan oleh pemilih sebenarnya sangat sederhana. 

“Partai dan politisinya tidak memulai memikat pemilih dengan uang. Tawarkan program yang konkret dan nyata di dapil buat perubahan di masyarakat,“ kata Aditya yang juga Dosen Universitas Indonesia ini.

KIB, sejak awal hadir dengan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). Bahkan KIB sudah memiliki program atau gagasan tersebut sebelum mendeklarasikan capres mereka. 

Baca juga : Mardiono: PPP Bisa Eksis Karena Punya Basis Loyal

“(Gagasan) Itu saja yang patut dilakukan parpol, atau siapapun yang berkoalisi untuk membuat pemilih bahagia,” tandas Aditya. 

Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, saat bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan mengaku sangat menikmati pesta demokrasi dengan menghasilkan sebuah kualitas yang tinggi. Agar, nanti pemimpin yang akan memimpin bangsa ini mendapatkan amanah kepercayaan dari rakyat.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, KIB sepakat menjadikan demokrasi sebagai pesta rakyat. Menurutnya, KIB saat ini tengah membangun fondasi yang kuat untuk membangun Indonesia.

"Fondasinya harus kuat, dindingnya kokoh, sirkulasi udaranya bagus, dan kita juga berharap bangunan ini akan diperkuat," tegas Airlangga.

Koalisi Besar

Baca juga : Menangkan Golkar di 2024, Kosgoro 57 Gelar Festival Rakyat di Jabar

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, tidak ada masalah KIB membangun koalisi besar.

Sebaliknya, Dedi menganggap ada problem pada aturan pemilu terkait ambang batas pencalonan atau presidential threshold.

"Koalisi besar sah saja, yang perlu dikritik bukan upaya membangun koalisinya, tetapi sistem pemilu utamanya terkait ambang batas. Ini yang membuat ada upaya memonopoli peserta pemilu," terangnya.

Menurut Dedi, koalisi besar yang tengah dibangun KIB mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Manfaat koalisi besar terletak pada kemampuan untuk menurunkan besarnya kontestasi publik.

"Satu sisi ada baiknya mengurangi kontestasi publik, tetapi tidak benar jika tafsirnya soal keberagaman peserta pemilu, karena konsolidasi publik menjadi tanggung jawab partai juga," ungkapnya.

Baca juga : Kalah Pemilu Untuk Pertama Kali, Mahathir Pensiun Dari Politik

Di sisi lain, koalisi besar akan berakibat pada minimnya pilihan publik yang pada gilirannya bisa memunculkan potensi seteru yang lebar dan besar. 

“Imbas politik koalisi besar tentu minimnya pilihan publik. Sedikit pilihan, maka semakin besar kelompok yang bertarung, justru akan berisiko menimbulkan seteru yang juga lebih besar," pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.