Bamsoet Tegaskan, Jokowi Tidak Cawe-Cawe di Persoalan Partai Golkar

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, dinamika yang terjadi di dalam tubuh Partai Golkar belakangan ini merupakan masalah internal. Tidak ada pihak luar Partai Golkar yang mencoba mencampuri urusan internal Partai Golkar. Apalagi sampai mengaitkan campur tangan Presiden Jokowi ataupun Istana.

"Saya tegaskan, dinamika yang terjadi di Partai Golkar adalah murni persoalan internal Partai Golkar. Jangan dikait-kaitkan dengan pihak lain di luar Partai Golkar. Apalagi dikaitkan dengan adanya campur tangan Presiden atau Istana. Sama sekali tidak ada 'cawe-cawe' dari Istana terhadap Partai Golkar," ucap Bamsoet, di Jakarta, Kamis (27/7).

Baca juga : Dewan Pakar Apresiasi Jokowi Tak Campuri Urusan Internal Golkar

Ketua MPR ini menjelaskan, Jokowi juga sudah menegaskan tidak ikut campur tangan terkait gejolak yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Jokowi memastikan, dinamika dan isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menerpa Golkar saat ini tidak ada hubungan dengan Pemerintah.

"Kondisi Partai Golkar saat ini masih baik-baik saja. Kalaupun ada gejolak di tubuh Partai Golkar hal tersebut merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam tubuh partai politik," lanjut Bamsoet. 

Baca juga : Kumpul Di Istana, Jokowi Bangga Lantik 833 Perwira TNI Dan Polri

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menambahkan, terkait munculnya dorongan dilakukan Munaslub Partai Golkar, haruslah mengikuti aturan yang ada. Di antaranya, Munaslub Partai Golkar bisa dilaksanakan apabila terjadi peristiwa yang luar biasa seperti saat peralihan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke Airlangga Hartarto. Saat itu, awalnya diputuskan melalui pleno, lalu dibawa ke Rapimnas yang melibatkan DPD tingkat I dan organisasi-organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar guna menentukan jadwal Munaslub untuk memilih ketua umum baru yang definitif untuk sisa masa jabatan.

"Jadi, tidak mudah untuk menggelar Munaslub. Alasan diadakan Munaslub pun harus jelas. Semisal Ketua Umum berhalangan tetap, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena tersangkut kasus hukum atau ditahan oleh penegak hukum. Sampai saat ini, sejauh yang saya tahu, belum ada satu pun DPD Tingkat 1 provinsi yang secara resmi mengajukan usulan digelarnya Munaslub Partai Golkar," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.