Megawati Dan Jokowi Ternyata Sama-sama Petugas Partai

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaska., dirinya maupun Joko Widodo (Jokowi), sama-sama Presiden RI yang juga petugas partai PDIP.

Megawati mengaku heran atas sikap pihak-pihak yang mempersoalkan ucapannya yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai.

Bahkan, pihak-pihak tersebut secara subjektif menyebut dirinya sebagai ketua umum partai yang sombong lantaran melabeli seorang kepala negara dengan sebutan petugas partai.

Baca juga : Ini 2 Tawaran Jokowi Ke PWI Saat Buka Kongres Ke XXV Di Istana

"Saya itu sampai bingung lah kok Pak Jokowi saya bilang petugas partai, kader, lah kok saya diomongkan, yang namanya terlalu sombong," kata Megawati saat menyampaikan pidato politik di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10).

Presiden Kelima RI itu menjelaskan, seluruh kader PDIP merupakan petugas partai, tidak terkecuali dirinya dan Jokowi.

Sebutan itu sudah jelas termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Rangga (AD/ART) PDIP.

Baca juga : Jokowi Tahu Semua Gerak-gerik Parpol

"Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai, saya ditugasi oleh Kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," jelas Megawati.

Lebih lanjut Megawati menyebut seluruh kader PDIP harus patuh terhadap AD/ART yang menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh mekanisme di partai politik.

"Nggak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih? Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih dan itu melanggar AD/ART?" ujarnya.

Baca juga : SD Di Jakarta Rayakan Hari Literasi Dengan Dongeng Bersama Penulis Australia

Megawati menilai sebutan petugas partai terhadap dirinya maupun Jokowi merupakan amanat AD/ART yang tak perlu dipersoalkan pihak eksternal.

Apalagi, dulu dirinya, dan kini Jokowi, juga tidak bisa menduduki posisi kepala negara tanpa adanya kendaraan politik bernama PDIP yang mengantarkannya ke istana negara.

"Sering terjadi kontradiktif, ada yang mengatakan, presiden itu dipilih oleh rakyat, iya betul. Tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama (bakal capres), itu kan mekanismenya begitu untuk dipilih," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.