Gerindra Kawal Pelantikan Presiden dan Wapres

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Gerindra menolak keras upaya-upaya penjatuhan Presiden yang sangat tidak bertanggung jawab.

Partai yang dikomandoi Prabowo Subianto itu sudah ikhlas kalah di Pilpres 2019. Sehingga kemenangan Jokowi sah secara konstitusi dan tidak boleh dilakukan upaya yang mencederai hukum dari pesta demokrasi lalu.

“Gerindra, Pak Prabowo, kami semua meski pahit sudah menerima hasil pemilu. Kami partai taat azas, taat konstitusi. Kami menghormati kemenangan Pak Jokowi. Dan kemenangan sudah ditetapkan itu harus kita hormati,” kata Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Sebagai partai yang sering melakukan kritik kepada pemerintah, Andre memastikan Gerindra akan mengawal pelantikan presiden dan wapres 20 Oktober mendatang.

Apalagi antara kedua capres terdahulu juga telah melakukan pertemuan dalam membuat suasana politik lebih nyaman.

Baca juga : Gercin Ajak Semua Komponen Bangsa Sukseskan Pelantikan Presiden

"Pak Jokowi adalah Presiden terpilih yang sudah ditetapkan KPU dan Insya Allah akan dilantik 20 Oktober 2019. Itu harus diterima dan kami dukung pelantikan Pak Jokowi,” tegas Andre.

Salah satu isu menjatuhkan Jokowi keluar dari politisi Gerindra adalah Permadi. Namun, Andre menyatakan, segala bentuk pernyataan yang keluar dari Permadi bersifat pribadi dan bukan mewakili partai.

Andre mengatakan, kritik saat ini yang dilemparkan kepada pemerintah pasti sesuai koridor. Dan sebagai Presiden, pastinya Jokowi akan menerima masukan yang dilemparkan oleh masyarakat. Sehingga tidak etis jika ada isu menjatuhkan pemerintahan.

“Kalau kita tidak setuju, ingin mengkritik ya kritik saja. Presiden sebagai pemimpin berkewajiban mendengarkan masukan, kritik dari rakyat,” terang Andre.

“Tapi kalau mau menjatuhkan, saya rasa tidak etis. Bangsa ini butuh pertumbuhan ekonomi, butuh persatuan. Terlalu besar ongkosnya kalau terus menjatuhkan pemerintah di luar pemilu,” ujarnya.

Baca juga : TNI Ancam Orang Yang Mau Gagalkan Pelantikan Presiden

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan tetap digelar 20 Oktober, mendatang.

Komisioner KPU, Viryan Azis mengatakan, waktu pelantikan itu ditentukan sesuai dengan akhir masa jabatan (AMJ) Presiden dan Wakil Presiden.

“Pelantikan tetap 20 Oktober,” kata Viryan. Pernyataan Viryan menanggapi kabar yang menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta supaya pelantikan dimajukan sehari dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Menurutnya, sejak pemilu periode-periode sebelumnya, pelantikan selalu digelar pada 20 Oktober 2019.

Oleh karenanya mengikuti AMJ yang berlaku, pelantikan harus digelar pada 20 Oktober 2019, sesuai dengan waktu yang sudah berlaku dari tahun ke tahun.

Baca juga : Suara Murni Mahasiswa Tidak Ganggu Pelantikan Presiden

“Undang Undang Dasar menyebut masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 5 tahun. Aturan itu tertuang dalam pasal 7 Undang Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, KPU juga menyatakan sampai saat ini tidak ada permintaan dari presiden terpilih Jokowi untuk memajukan hari pelantikan.

“Tidak ada,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sempat menyebut Presiden Jokowi mengusulkan agar pelantikannya dimajukan menjadi 19 Oktober. [MHS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.