PDI Perjuangan Tetap Konsisten

RM.id  Rakyat Merdeka - PDI Perjuangan (PDIP) dipastikan konsisten mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Termasuk, hak angket melalui wakilnya di DPR. Meski begitu, kalau Paslon 01 ingin mengambil alih hak milik legislatif tidak mengapa. 

"PDIP tidak takut hak angket. Angket itu secara konstitusi ada. Saya juga tidak pernah diminta mundur dari hak angket," kata Adian Napitupulu, kemarin. 

Anggota Komisi VII DPR itu memastikan, Banteng konsisten memperjuangkan hak angket. Naskah akademik lebih dari 100 halaman diklaim sudah disusun dan dalam tahap memperkuat argumentasi. Adian mengklaim, semangat yang sama berkobar pada rekan koalisi partainya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Baca juga : Kalau PDIP Menciut, Yang Lain Mengkeret

"Sama sekali tidak ada keraguan. Hak angket lebih pada tugas parlemen. Pembuktian di hak angket dan di Mahkamah Konstitusi berbeda. Kita akan panggil seluruh pihak terkait," tegasnya. 

Dijelaskan, hak angket akan menyoroti ada atau tidak penyelewengan pada Undang-Undang Pemilu dan penyalahgunaan APBN. Misalnya, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dan ada atau tidak pengerahan aparatur negara untuk memenangkan salah satu kontestan. 

"Apakah hak angket akan menyoroti kecurangan, itu bukan ranah hak angket, tetapi dalam dialektikanya berbicara soal kecurangan mungkin saja. Jangan pernah takut ketika berjalan di rel konstitusi. Jangan pernah menakut-nakuti rakyat. Konstitusi tidak bisa jadi ketakutan," pungkasnya. 

Baca juga : HUT Ke-51, KSPSI Kokoh Berada Di Garis Depan Perjuangkan Hak Buruh

Senada, politisi muda PDIP, Seno Bagaskoro. Dia bilang, tidak masalah, jika Koalisi Perubahan atau kubu Paslon 01, mau menginisiasi hak angket di Senayan. Baginya, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggung jawab semua pihak. "Kami tetap optimistis dan yakin angket dapat bergulir," katanya.

 Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini menilai, wajar jika Koalisi Perubahan mau mengambil alih inisiatif hak angket. Ini menjadi dinamika politik biasa di balik dorongan menggulirkan hak angket terkait kecurangan pemilu. 

"Dalam konteks sebagai partai politik, harusnya (menggulirkan hak angket) menjadi tanggung jawab bersama. PDIP mengemban nama, partai demokrasi. Kami berdiri di situ," ujarnya. 

Baca juga : Soal Hak Angket Pemilu 2024, Muhammadiyah Pastikan Netral

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga ini menyebut, hingga saat ini masih fokus mengawal hasil Pemilu. Sehingga mempersilakan apabila ada inisiasi positif yang diambil terkait hak angket. “PDIP konsisten pada sikap kritis terhadap proses pemilu kemarin,” ujarnya. 

Dia menyebut evaluasi terhadap Pemilu 2024 bersifat mendesak. Ini bisa dilihat dari suara-suara kritis para guru besar, aktivis, hingga masyarakat. 

"Yang terbukti dalam survei sebuah media, mayoritas setuju dilakukan suatu mekanisme evaluasi, misalnya melalui angket. Bahkan PBB pun mempertanyakan tentang cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemilu kemarin. Sebagai negara demokrasi, kita malu," pungkasnya
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.