Dark/Light Mode

Lawan Serangan Prabowo

Jokowi: Jangan Pesimis

Kamis, 17 Januari 2019 07:01 WIB
Presiden Jokowi, menghadiri pameran Program Wirausaha ASN dan Pensiunan di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (16/1). (Foto: Sekretariat Kabinet)
Presiden Jokowi, menghadiri pameran Program Wirausaha ASN dan Pensiunan di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (16/1). (Foto: Sekretariat Kabinet)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi akhirnya menanggapi pidato kebangsaan Prabowo Subianto, yang nadanya banyak menyerang dan menjatuhkan pemerintah. Tak banyak yang diucapkan Jokowi. Intinya cuma tiga kata: bicara pakai data, jangan pesimis, dan optimislah.

Jawaban ini diutarakan Jokowi usai menghadiri Program Wirausaha ASN dan Pensiunan di Sentul International Convention Center atau SICC di Sentul, Bogor, Rabu (16/1). Ikut mendampingi Presiden, Menteri BUMN Rini Soemarno.

Saat ditanya wartawan, Jokowi mengawali jawabannya dengan senyuman. Presiden mengatakan, siapa pun yang berbicara soal kinerja BUMN, apalagi yang disebut bangkrut, harus merujuk dan memakai data yang valid. "Kalau kita bicara yang penting, itu kuncinya satu. Pakai data. Bicara pakai data," katanya.

Jokowi sekaligus menyarankan semua pihak, agar tidak selalu bersikap pesimis, dalam menanggapi berbagai persoalan. "Yang kedua, jangan pesimistis kalau ada yang belum baik ya. Banyak yang belum baik, tapi kita harus optimis. Kita perbaiki, kita perbaiki, kita perbaiki. Itu tugas kita," tutur Jokowi.

Baca juga : Jokowi Anteng, BUMN Melawan

Meski belum sepenuhnya sempurna,Jokowi mengaku siap untuk terus memperbaiki dan mengevaluasi sejumlah kebijakan, agar ke depan semakin baik. Ia kemudian menyerahkan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, jika ada yang ingin menanyakan berbagai hal atau data terkait BUMN. "Urusan data, urusan BUMN ke Bu Menteri," katanya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengkritik kinerja pemerintah dalam mengelola perusahaan negara. Prabowo menyebut sejumlah BUMN, seperti PLN, Garuda Indonesia dan Pertamina selama ini merugi dan terancam bangkrut. Jika dibiarkan terus, Prabowo khawatir perusahaan itu terperosok dalam kondisi terburuk.

Lalu bagaimana tanggapan Rini? Rini menyampaikan PLN, Pertamina, Garuda dan Kereta Api Indonesia tetap memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kendati di saat bersamaan, menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu di antaranya, harga bahan bakar minyak naik dan pelemahan rupiah.

"Pasti ada sedikit gejolak, tetapi kan sebagai korporasi, kita selalu memikirkan bagaimana kita menghadapinya. Semua ini kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengingat BUMN berarti milik rakyat," ujar Rini.

Baca juga : Menteri Enggar Kok Hobi Rendahkan Petani Lokal

Ia menegaskan, tidak ada korporasi yang ingin usahanya merugi. Namun, ada waktu-waktu di mana keadaannya tidak seperti yang diharapkan.

"Yang paling penting, pengelolaan yang baik dan transparan. Sehingga dapat kita lewati, dan tentunya selalu saya tekankan kepada BUMN, agar bisa memberikan keuntungan. Karena dengan demikian, bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawan. Dan yang paling utama, adalah memberi kesejahteraan kepada rakyat," paparnya.

Menanggapi hal ini, pengamat BUMN Said Didu mengatakan, omongan Prabowo itu ada benarnya juga. Menurutnya, sejumlah BUMN memang merugi lantaran mendapat penugasan dari pemerintah. Said Didu bilang, penugasan tersebut dilakukan untuk mencapai target politik.

"Itu yang dulu saya katakan. BUMN sudah jadi korban target politik. Misalnya, BUMN konstruksi. Dipaksa membangun infrastruktur, tapi tidak ada kelayakannya," kata Said saat dikontak, Rabu (16/1). Pertamina dan PLN juga setali tiga uang. Pertamina labanya anjlok, PLN merugi. "BUMN konstruksi, logistik mereka.  Itu jadi korban target politik," ujarnya.

Baca juga : Relawan Targetkan Jokowi-Maruf Menang 100% Di Taiwan

Said mengungkapkan, inilah yang membuat BUMN memikul beban yang sangat berat. Dia mencontohkan, Pertamina harus menanggung beban akibat penugasan menjual BBM premium di bawah harga keekonomian, sehingga harus menanggung selisih harga. Begitupun PLN, yang dianggapnya terbebani dengan menjual tarif listrik.

"Kalau penugasan BUMN tidak ekonomis, pemerintah wajib memberikan ganti. Tapi, ini nggak. Memberi penugasan, tapi kerugian tanggung sendiri. Diberi tugas tidak layak, tapi kerugian tidak diganti," jelas Said Didu.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini menjelaskan, sejak 2015, perusahaan pelat merah memang sedang dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan, ada BUMN yang memprihatinkan. Sementara ini, dampaknya baru terlihat pada 3-4 BUMN. Namun, jika tidak diantisipasi, ia memprediksi hal itu akan merembet ke BUMN lain. Seperti BUMN konstruksi, logistik, pelabuhan, dan bandara.

"Memang belum meledak, tapi perkiraan saya akhir tahun ini. Terutama terkait utang mereka yang sudah sangat besar. Potensi revenue juga tidak seperti harapan," kata Said Didu. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.