Demokrat dan PKS Jadi Sekutu

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebelum Pilpres, PKS bersekutu dengan Gerindra. setelah Pilpres, PKS beralih bersekutu dengan Demokrat, dan PKS kini jadi sekutu.

Akrabnya Partai yang dipimpin Sohihul Iman dan SBY itu terlihat kemarin di DPR saat kedua fraksinya resmi mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya. Mereka menargetkan, pembentukan pansus bisa mengobrak-abrik Jiwasraya.

DPR sebenarnya sudah menyikapi skandal Jiwasraya ini dengan membentuk 3 Panitia Kerja alias Panja. Yaitu di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI. Namun, Demokrat dan PKS tak puas.

Mereka menilai, pembentukan Panja tak bisa membongkar secara tuntas kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya yang diprediksi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun.

Usulan pembentukan Pansus ini diserahkan Demokrat dan PKS ke Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, di lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, kemarin.

Sebelum menemui Aziz, kedua fraksi melakukan konsolidasi dan makan siang bareng di Ruang Fraksi PKS, Gedung Nusantara I DPR. Dari Demokrat hadir Sekjen Hinca Pandjaitan, Benny K Harman, Herman Khaeron. Dari PKS hadir lebih banyak. Ada Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, Aboe Bakar Alhabsy, Ledia Hanifa, dan Dimyati Natakusumah.

Baca juga : Benny Tjokro dan Mantan Dirut Jiwasraya Dititip di Rutan KPK

Setelah makan siang, rombongan bergerak ke ruangan Azis. Mereka membawa surat rekomendasi pembentukan Pansus Jiwasraya yang di tandatangani 104 anggota DPR. Terdiri atas 50 anggota Fraksi PKS dan 54 anggota Fraksi Demokrat.

Jazuli mengatakan, usulan pembentukan Pansus sudah memenuhi syarat. Dalam UU MD3 disebutkan, syarat pembentukan Pansus Angket harus didukung 25 orang dan lebih dari satu fraksi. “Secara syarat administrasi sudah terpenuhi,” kata Jazuli.

Jazuli memastikan, Pansus ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Pihaknya hanya ingin membuka secara te rang benderang kasus Jiwasraya. “Kemudian penegakan hukum objektif. Kita tidak ingin ambruk dunia industri sejenis,” tambahnya.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Herman Khaeron meminta Pimpinan DPR menindaklanjuti usulan tersebut. Menurut dia, pembentukan Pansus adalah bukti keseriusan Demokrat mengungkap kasus besar ini. “Supaya persoalan Jiwasraya terang benderang,” ujarnya.

Dengan Pansus, lanjut dia, kerja membongkar kasus Jiwasraya akan lebih gampang. “Logikanya, sudah ada tiga panja di tingkat komisi, tentu kita membentuk Pansus,” kata Herman.

Anggota Komisi III DPR dari Demokrat, Benny K Harman juga memastikan pembentukan Pansus bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Pansus hanya untuk menegakkan keadilan.

Baca juga : Labanya Semu, Sejak 2006, Jiwasraya Sebenarnya Sudah Boncos

Menurut dia, dugaan kasus korupsi Jiwasraya bukan perkara kriminal biasa. Tapi ada unsur politik. Ia berharap, dengan Pansus, bisa terungkap berapa dana yang sudah dimanipulasi. Juga bisa ditelusuri lebih dalam untuk apa saja dana nasabah Jiwasraya tersebut digunakan.

Mendapat usulan ini, Aziz Syamsuddin mengatakan, berkas tersebut akan diproses sesuai Tata Tertib. “Tentu ini akan menjadi perhatian pimpinan,” kata politisi Partai Golkar ini.

Dia mengaku akan membaca terlebih dahulu alasan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya tersebut.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPR, Puan Maharani akan menunggu hasil kerja Panja. “Kita tunggu proses yang ada di tiga komisi tersebut. Nanti mekanisme terkait dengan pengusulan Pansus kita masukkan dalam mekanisme yang ada,” kata Puan, kemarin.

Puan meminta semua pihak memberikan ruang kepada Panja Jiwasraya yang telah dibentuk. “Soal Pansus, nanti akan kami bahas,” kata Puan.

Tanggapan partai lain terhadap usulan Demokrat dan PKS ini, beragam. Anggota Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, menyatakan masih dalam posisi wait and see. Artinya, Nasdem tidak kontra terhadap pembentukan Pansus.

Baca juga : Tersangka Jiwasraya Sudah Dibidik, 2 Bulan Lagi Bakal Diungkap

Nasdem hanya masih menunggu hasil kerja Panja. “Mudah-mudahan Panja bagus, jadi enggak perlu Pansus. Kalau Panja kurang, kami geber Pansus,” kata Sahroni, di Gedung DPR, kemarin.

Apakah indikatornya? Kata dia, antara lain Panja tidak bisa mengungkap detail semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Bila itu yang terjadi, Nasdem akan menaikkan status Panja menjadi Pansus.

Sementara, PPP dengan tegas menolak usulan Pansus. Sekjen PPP, Arsul Sani khwatir Pansus bikin ga duh. Menurut dia, Pansus lebih banyak unsur politisnya.

“Kasihan nasabah. Coba bayangkan satu situasi di mana Pan sus awalnya menyelidiki, ini ada tidak orangorang kelompok ter tentu yang dekat dengan kekuasaan? Dan itu terus dibahas. Menteri ter kait dihajar terus,” kata Arsul.

“Mau enggak dia mikir kemudian gimana mencari ikhtiar untuk pengembalian uang nasabah?” sambungnya. Dia menegaskan, pilihan untuk mendukung Panja juga didasari atas komitmen pemerintah yang telah bertekad untuk menyelesaikan kisruh Jiwasraya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.