Usulan Kenaikan PT 7 Persen Tak Sesuai Dengan Pancasila

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat menilai usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen harus ditolak. Alasannya, bertolak belakang  dengan nilai Pancasila.

Hal itu disampaikan Wakil  Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman, kemarin. “Harus ditolak usul tersebut. Tidak sejalan dengan nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terkristal dalam Pancasila,” tegas Benny.

Politisi senior Partai Demokrat itu menyebut, kenaikan PT dari 4 menjadi 7 persen syarat dengan karakter indivualisme dan liberalisme dalam  berdemokrasi. “Kalau kita konsisten dengan ideologi Pancasila yang mengutamakan kebersamaan dan gotong royong dalam urus negara, maka jelaslah usulan PT 7 persen disemangati oleh jiwa liberalisme yang menjunjung tinggi individualisme dan kapitalisme, the winner takes all,” tegasnya. 

Baca juga : Parpol Menengah Emang Bisa Tolak Kemauan Parpol Gede?

Bagi Demokrat, katanya, di dalam sistim politik berdemokrasi, seharusnya setiap elemen saling merangkul. Setiap lapisan masyarakat diberikan  ruang berdemokrasi. “Demokrasi kita memang one  man one vote. Tapi yang menang akan merangkul yang kalah. Itu lah bedanya demokrasi kita dengan demokrasi murni. Itulah contoh Presiden Jokowi yang merangkul Prabowo, pesaingnya dalam Pilpres yang lalu untuk masuk kabinet,” pungkasnya. 

Sementara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief sesumbar partainya akan lolos  PT 7 persen. Eks aktivis 98 itu memprediksi, dua partai berbasis Islam akan tergerus ambang batas di Pemilu 2024.

“Soal ide PT 7 persen DPR bagi Partai Demokrat tak masalah. Sejak 2004-2019 (meraih suara) 7-20 persen. Juara. Persoalannya adalah ceruk partai berbasis agama itu, 30 persen belum berubah. Sangat mungkin terjadi dua partai Islam hilang. Pluralisme itu memberi tempat dengan kemudahan, bukan membunuhnya,” cuit Andi  di jejaring Twitter miliknya, @ AndiArief__.

Baca juga : PBNU: Tak Masalah, Ini Toleransi

Seperti diketahui, Golkar dan Nasdem seolah kompak mengusulkan ambang batas parlemen  empat persen dinaikkan menjadi 7 persen. Ini, diawali dengan usulan PDIP yang menginginkan ambang batas dinaikkan menjadi 5 persen.

Beragam penolakan datang. Salah satunya dari PAN. Ketum PAN, Zulkifli Hasan menegaskan partainya akan mempertahankan ambang batas tetap di angka empat persen. Usulan  menaikkan hingga tujuh persen, baginya upaya melibas partai menengah.

“Nanti salah satu usulan partai-partai besar PT itu 7 persen sampai ke kabupaten/kota, provinsi semua berlaku. Memang belum, baru rancangan undang-undang. Kita akan berusaha nanti untuk  mempertahankan pendapat kita 4 persen itu. Tentu ada semangat  partai-partai besar untuk menghabisi partai-partai menengah,” kata  Zulhas, Kamis (25/5). [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.