Nggak Ada Aksi, Nasib Parpol Non-Parlemen Bisa Wassalam

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai politik non-parlemen diingatkan memanaskan  mesin partai untuk menghadapi Pemilu 2024. Wacana  kenaikan ambang batas atau parliamentary threshold (PT) 7 persen menjadi ancaman.

Hal itu disampaikan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said  Salahuddin saat berbincang-bincang Rakyat Merdeka, kemarin. Menurutnya, persaingan Pemilu 2024 bakal berat. Apalagi, jika ambang batas parlemen dinaik- kan menjadi tujuh persen. “Partai non-parlemen ini harus mulai berkreasi. Kalau diam saja ya bisa bye-bye,” ujar Said, mengingatkan.        

Untuk itu, parpol non-parlemen yang menjadi peserta  Pemilu 2019 seperti Hanura, Perindo, PSI, PBB, PKPI, Garuda dan Berkarya harus terus bekerja keras dan bekerja nyata untuk rakyat. Kendati wacana kenaikan  ambang batas parlemen belum diputuskan, hal itu menjadi isu yang harus segera disikapi. 

Baca juga : Airin Usulkan MRT ke Tangsel Jadi Proyek Strategis Nasional

Seandainya PT 7 persen, menurut Said, menjadi kewajiban parpol nonparlemen memiliki kreasi politik baru. Misalnya, memunculkan jagoan baru ke publik dibarengi dengan kerja nyata di masyarakat. Sayangnya, saat ini parpol-parpol itu terkesan tenggelam.       

Sementara, elitenya hanya itu-itu saja yang nongol dan berkomentar di media. Belum lagi, ada parpol yang masih berkutat di konflik internal. Jika itu terlalu lama dibiarkan, maka sulit bagi parpol non-parlemen untuk menaruh wakilnya di Senayan.      

Kendati demikian, bukan berarti parpol non-parlemen tanpa  peluang di Pemilu 2024. Hasil Pemilu 2019 bisa menjadi ukuran. Misalnya, parpol yang telah  memiliki wakil di tingkat DPRD, ini menjadi investasi di basis daerahnya. “Seperti Hanura, PKPI, PBB kan partai lama, harusnya bisa berkreasi lagi. Tanpa itu, ya wassalam,” tutupnya.      

Baca juga : Natal Tahun Ini Nggak Ada Aksi Tolak Peribadatan

Sementara, parpol non-parlemen geregetan dengan usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi tujuh persen. Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor menyebut, PT 7 persen mematikan hak berdemokrasi. “Kami berharap PT ini bisa nol persen atau tetap 4 persen. PBB, saat ini sedang melakukan konsolidasi perbaikan dan infrastruktur partai,” ujar Afriansyah kepada Rakyat Merdeka.      

Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menyebut, kenaikan PT melawan semangat kebangsaaan dan menafikan akal sehat. “Ini upaya tidak elok, dan tidak sepantasnya digulirkan dalam konteks azas  musyawarah untuk mufakat. Mengkerdilkan Semangat membangun demokrasi yang sehat  dan mengakomodir semua aspirasi rakyat,” ujar Verry.      

Sekjen Hanura, Gede Pasek Suardika menyebut kenaikan ambang batas 7 persen adalah cara berkompetisi yang  tidak adil. Sementara Anggota Dewan Kehormatan Hanura Gerry Hukubun bilang, apa pun keputusannya nanti Hanura harus siap.         

Baca juga : Tidak Ada Yang Bisa Jamin Arah Konstitusi

“Sebagai partai politik kita harus  siap. Kami ini bisa dibilang  Hanura Reborn. Kemarin kita kalah bukan karena tidak siap tapi karena ada masalah internal di menit-menit terakhir. Terbukti suara Hanura di DPRD cukup tinggi,” jelasnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.