Dark/Light Mode

Demokrat Minta Baiknya Dikaji Ulang

Kalau Belum Siap, Jangan Paksakan The New Normal

Kamis, 4 Juni 2020 06:51 WIB
Persiapan the new normal (Kartun: Iyong/RM)
Persiapan the new normal (Kartun: Iyong/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Elite Partai Demokrat mengkritik kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan The New Normal di berbagai daerah.

Wakil Sekjen Partai Demokrat  Renanda Bachtar mengatakan, kebijakan The New Normal harus dipertimbangkan matang supaya tidak menimbulkan  masalah kemudian hari. “Kita kritisi. Kalau memang  belum siap, The New Normal  jangan dipaksakan. Nanti kalau  ada gelombang kedua kan repot,” tegas Renanda saat berbincang-bincang dengan Rakyat  Merdeka, kemarin.

Dia mencontohkan beberapa negara yang melonggarkan kebijakan mengenai virus corona dan hasilnya memakan korban  yang cukup banyak. Misalnya, Brasil, karena presidennya cuek dan melonggarkan kebijakan, hampir 1.000 orang meninggal setiap hari.

Baca juga : Pertamina Siap Jalankan Protokol New Normal di SPBU

Korea Selatan (Korsel), yang  lebih dulu memberlakukan The New Normal juga mengalami  lonjakan kasus virus corona. Akhirnya, Korsel kembali mengeluarkan kebijakan ketatnya.

Kata dia, supaya kasus di Brasil tidak melanda Indonesia, maka pemerintah harus benar-benar ketat  menerapkan kebijakan protokol kesehatan. “Harus benar-benar dipikir ulang lah,” sarannya.

Jangan karena faktor ekonomi, kata dia, pemerintah mengabaikan derita dan mengorbankan rakyatnya. Buat Partai Demokrat, masalah virus corona bukan merupakan pilihan antara ekonomi atau rakyat.

Baca juga : Korni Minta Masyarakat Siap Hadapi Tatanan New Normal

“Buat kita tetap ini bukan  pilihan. Ekonomi dulu atau rakyat dulu. Jangan dibuat buah simalakama. Situasi ini harus ditangani dua-duanya. Ditangani secara bersamaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gugus Tugas  Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada  saat ini berada atau dinyatakan  dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19. Ke-102 Kabupaten/Kota tersebut merupakan rekomendasi dari tim pakar melalui berbagai  pendekatan. Pendekatan yang dipakai berdasarkan kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19  sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi  protokol kesehatan yang ada,” ungkap Kepala Gugus Tugas  Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Mardono.

Baca juga : DKI Jakarta Belum Siap Masuk The New Normal

Doni juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan  dibuka kembali ditentukan oleh para pejabat bupati dan wali kota daerah masing-masing. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.