Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Musda Partai Golkar

Agung Laksono Serukan Kader Perkuat Soliditas

Minggu, 6 September 2020 06:13 WIB
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. (Istimewa)
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. (Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kader Partai Golkar diingatkan untuk berpegang teguh kepada AD/ART partai saat menggelar Musyawarah Daerah (Musda). Jangan sampai acara pergantian kepengurusan menjadi awal konflik internal.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Jakarta, kemarin.

“Mestinya ini (Musda) momentum untuk memperbaiki soliditas dan kinerja partai dalam menghadapi Pilkada, Pileg dan Pilpres. Perbaikan-perbaikan internal di DPD-DPD secara vertikal maupun horizontal dengan tahapan yang benar dalam forum Musda,” ujar Agung di Jakarta.

Pernyataan ini merupakan reaksi atas laporan penyelenggaraan Musda Partai Golkar di beberapa tingkatan yang tidak mengikuti aturan.

Baca juga : Polda Jatim Dukung Lanjutan Kompetisi Shopee Liga 1 2020

Ia menegaskan, seluruh Musda, baik itu tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus sesuai AD/ART Partai Golkar.

Ketua MPO Kosgoro 1957 merincikan, pelaksanaan Musda itu idealnya digelar selama dua sampai tiga hari. Sebab, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui.

Contohnya, laporan pertanggungjawaban, pandangan daerah dan rapat-rapat komisi lalu diakhiri dengan agenda pemilihan.

“Tapi sayangnya belakangan ini ada Musda yang hanya dilakukan satu hari bahkan beberapa jam saja dan itu pun hanya mengejar kursi ketua DPD saja,” ungkapnya.

Baca juga : Kesatuan Perempuan Partai Golkar Siap Bangkitkan Sektor Pariwisata

Agung mengingatkan, gelaran Musda merupakan forum tertinggi partai di daerah. Jadi, harus digunakan sebaik-baiknya. Acara ini, bisa menjadi momentum menyatukan internal partai dan membenahi elemen-elemen partai dengan membuat program yang jelas.

“Tapi semua kader internal Partai Golkar juga perlu mengetahui kewenangannya apa, haknya apa, tahapannya bagaimana dan membuka ruang demokrasi.

Sebab, di samping tahapan harus dijalankan, aspek demokrasinya juga harus dilaksanakan, dirawat dan dipertahankan,” tegasnya. Agung memberikan pandangannya atas sejumlah Musda yang telah digelar.

Menurutnya, ada yang berjalan baik, namun tidak sedikit yang terkesan acara ini hanya untuk memilih ketua DPD saja.

Baca juga : Pilkada, Ajang Golkar Panaskan Mesin Partai

“Saya juga mendengar kabar ada tindakan-tindakan yang kurang demokratis seperti penunjukan Pelaksana tugas (Plt) pada pengurus DPD dan PK secara mendadak jelang penyelenggaraan Musda. Saya kira ini sebagai otokritik untuk memperbaiki semua agar roda organisasi berjalan dengan baik dan benar,” tutupnya.

Seperti diketahui, tidak semua Musda Golkar berjalan mulus. Misalnya di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Di sini, terjadi kericuhan bahkan sampai melibatkan pihak kepolisian untuk mengurai konflik yang berujung kepada dugaan penganiayaan dan pengeroyokan.

Pun di Musda Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Terjadi kericuhan dan berujung ke meja hijau. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.