Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

PKB Soroti PSBB Jakarta Berdampak Pada Ekonomi

Cak Imin Waspadai PHK

Rabu, 23 September 2020 06:03 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar/Cak Imin . (Istimewa)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar/Cak Imin . (Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta bisa berdampak buruk kepada ekonomi. Termasuk, datangnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal itu dikatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Tak ada jalan lain seluruh komponen bangsa harus bersinergi membendung gelombang PHK. Supaya dampak sosial yang luas bisa dicegah,” ujar Cak Imin, kemarin.

Baca juga : Jokowi Minta Dampak Sosial Ekonomi Pelabuhan Patimban Bagi Nelayan Diperhatikan

Wakil Ketua DPR itu juga bicara data. Menilik hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tercatat ada 29 juta masyarakat yang terkena PHK akibat Covid-19.

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga mencatat di sektor formal, ada 6,4 juta orang di-PHK. Pun, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga terkena dampaknya.

Setidaknya, 48,4 persen dari 64 juta UMKM berhenti beroperasi karena Covid-19. Padahal, UMKM selama ini menjadi salah satu penyangga ketenagakerjaan.

Baca juga : BPBD: 49 RT di Jakarta Terdampak Banjir

Ihwal ini, Cak Imin menyarankan pemerintah harus terus diingatkan bahwa berbagai stimulus atau bantuan kepada masyarakat harus segera dan cepat disalurkan.

Berbagai hambatan birokrasi harus dipangkas. “Permudah mekanisme pencairan,” tegasnya. Cak Imin mengatakan, saat ini pemerintah telah menjalankan skema perlindungan sosial.

Mulai soal stimulus untuk dunia usaha, UMKM, pekerja bergaji rendah, bantuan untuk orang miskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa dan lainnya.

Baca juga : Komisi XI DPR: Kesehatan dan Ekonomi Harus Berjalan Bersama dan Seimbang

“Yang diperlukan sekarang adalah sinergitas semua komponen agar bergerak bersama menahan laju dan gelombang PHK agar tidak semakin membesar. Perlu sinergitas pemerintah pusat dan daerah agar data yang diberikan bisa akurat sehingga bantuan tepat sasaran,” jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.